Agroplus – Pemerintah terus berupaya maksimal dalam menyerap gabah petani untuk memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Sarwo Edhy, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pergudangan Sukamaju Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Palembang, Rabu (9/4). Sarwo menegaskan, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP) merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan petani. "Kebijakan ini memberikan dampak positif bagi petani," ujarnya.
Bapanas, lanjut Sarwo, memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengelola CBP guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Penyerapan gabah ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menambahkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 2,4 juta ton. Di Sumatera Selatan sendiri, stok mencapai 51.400 ton dari target 160.000 ton setara beras. Secara nasional, pengadaan beras Bulog telah mencapai 840 ribu ton setara beras dari target 3 juta ton. "Bulog terus berupaya menambah stok CBP dengan membeli beras seharga Rp 12.000/kg atau GKP seharga Rp 6.500/kg," jelas Suyamto.
Kendala utama dalam pengadaan GKP adalah keterbatasan dryer. Suyamto berharap ke depan, pengadaan dryer yang lebih memadai dapat dilakukan untuk memperlancar program penyerapan gabah. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mengapresiasi upaya Bapanas dan Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Ia juga memahami kendala yang dihadapi Bulog, termasuk keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. "Kita perlu mencari solusi kebijakan permanen untuk kesejahteraan petani," tegas Alex. Ia pun memastikan dukungan penuh Komisi IV DPR kepada Bulog dan Bapanas dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.
