Judul: Harga Pangan Papua-Maluku Meroket? Bapanas Siapkan Jurus Ampuh!
Agroplus – Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah merancang strategi jitu untuk menstabilkan harga pangan di Papua dan Maluku yang terpantau masih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Biaya transportasi yang mahal menjadi sorotan utama sebagai penyebab disparitas harga ini.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Jumat (16/5), Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan bahwa pihaknya intensif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk menghubungkan produsen pangan di sentra-sentra produksi dengan pelaku usaha di Papua dan Maluku.
"Kami sudah banyak berkomunikasi dan mudah-mudahan ke depan kita juga sudah me-matching-kan antara bisnis dari Papua dengan produksi yang di sini. Harapan kita, harga bisa kita kendalikan dengan baik," ujar Ketut.
Pemerintah, lanjut Ketut, juga mengandalkan program tol laut dan tol udara yang telah dialokasikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperlancar distribusi pangan ke wilayah timur Indonesia tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah untuk menekan harga pangan.
Deputi Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menegaskan bahwa pengendalian harga kebutuhan pokok adalah prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. KSP secara rutin memantau harga pangan strategis dan melaporkannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri.
"Contohnya, harga beras di Papua dan Maluku lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kami tekankan ini tidak bisa dianggap normal. Ini adalah masalah yang harus dicari solusinya," tegas Edy.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah berupaya memadukan produsen, distributor, dan pedagang di Papua dan Maluku agar pasokan pangan lebih lancar. Bantuan atau subsidi transportasi juga akan dioptimalkan mengingat biaya logistik yang tinggi di wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menyoroti bahwa sebagian besar bahan pangan di Papua masih didatangkan dari Jawa, sehingga biaya transportasi menjadi tantangan besar. Ia berharap ada langkah konkret untuk menekan biaya distribusi, terutama melalui subsidi transportasi udara.
"Di Papua Tengah, kami mengutamakan subsidi untuk biaya pesawat agar harga bisa ditekan. Kalau bisa, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bekerja sama menurunkan harga," kata Deinas.
Deinas mencontohkan, di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, harga gula dan beras mencapai Rp35.000 per kilogram. Jika satu keluarga membutuhkan 50 kilogram beras, biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp1,7 juta.
"Solusinya hanya satu, subsidi. Kita di Papua Tengah menganggarkan subsidi, khususnya untuk biaya pesawat. Dan ini bukan subsidi penumpang, tapi subsidi harga. Karena tidak ada jalan lain selain lewat udara," tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Deinas, telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi transportasi dan berharap dukungan dari pemerintah pusat agar harga pangan bisa lebih stabil, seperti program tol laut yang disesuaikan untuk Papua melalui jalur udara.
