agroplus.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan bahwa rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk tahun anggaran 2026 akan tetap berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas fiskal negara di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa seluruh skema pembiayaan utang akan diselaraskan dengan target defisit anggaran yang telah diumumkan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi terbaru, pemerintah menargetkan defisit APBN berada di angka 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini merupakan penyesuaian dari proyeksi awal yang sebelumnya berada di level 2,68 persen dari PDB.
"Kami akan bekerja keras sesuai dengan target yang sudah kami umumkan. Dengan target defisit di angka 2,85 persen dari PDB, maka angka penerbitan SBN pun akan kita sesuaikan dengan target tersebut," ujar Suahasil saat memberikan keterangan kepada awak media pada Senin (26/10/2026).
Hingga akhir September 2026, pemerintah mencatat telah melakukan realisasi pembiayaan utang neto sebesar Rp494,3 triliun. Jika dibandingkan dengan total target pembiayaan dalam APBN 2026 yang mencapai Rp832,2 triliun, maka realisasi tersebut telah menyentuh angka 59,4 persen. Sementara itu, khusus untuk instrumen Surat Berharga Negara (SBN), realisasinya telah mencapai Rp497,5 triliun atau sekitar 62,6 persen dari total target tahunan sebesar Rp799,5 triliun.
Kondisi Yield SBN Masih Terkendali
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan tanggapan terkait fluktuasi imbal hasil (yield) SBN yang sempat mengalami kenaikan. Meskipun sempat terjadi lonjakan imbal hasil hingga menyentuh level 7 persen—terutama setelah munculnya kekhawatiran pasar terkait potensi penurunan status pasar saham oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI)—pemerintah menyatakan bahwa kondisi pasar masih dalam kategori aman.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Herman Saheruddin, menjelaskan bahwa imbal hasil SBN Indonesia saat ini masih tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa. Berdasarkan data Refinitiv pada perdagangan Rabu (21/10/2026), imbal hasil SBN tenor 10 tahun tercatat berada di level 7,446 persen. Sebagai perbandingan, imbal hasil obligasi Jerman dengan tenor yang sama masih berada di level 3,3546 persen.
Meskipun terdapat selisih yang cukup lebar, Herman menekankan bahwa investor tetap memiliki kepercayaan terhadap instrumen utang pemerintah Indonesia. Kenaikan yield ini merupakan respons pasar yang meminta imbalan lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang ada.
"Kondisi kita relatif masih aman. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, situasinya justru jauh lebih menantang. Jadi, kita harus tetap percaya diri dengan fundamental ekonomi kita sendiri, karena Indonesia adalah negara besar dengan potensi yang sangat kuat," pungkas Herman.
