Agroplus – Kabar terbaru dari sektor keuangan nasional cukup menarik perhatian, terutama bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) baru-baru ini menyuarakan kekhawatiran serius. Mereka menyatakan bahwa profitabilitas industri perbankan di Indonesia berpotensi tertekan jika Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuannya. Ini tentu menjadi sorotan penting, mengingat peran vital perbankan dalam menggerakkan roda ekonomi, dari pembiayaan pertanian hingga industri manufaktur.
Ketua Umum Perbanas, Hery Gunardi, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), menjelaskan duduk perkaranya. Menurutnya, kenaikan BI Rate secara langsung akan memicu kenaikan suku bunga deposito. Namun, Hery menambahkan, dampak kenaikan bunga deposito ini tidak merata, melainkan sangat bergantung pada struktur pendanaan masing-masing bank. "Tidak semua bank merasakan dampak yang sama," ujarnya, mengisyaratkan kompleksitas di balik angka-angka.
Hery mencontohkan kondisi di bank yang ia pimpin, BRI. Di sana, dana murah atau yang dikenal sebagai CASA (Current Account Savings Account) – yaitu giro dan tabungan – mendominasi struktur pendanaan. Dana jenis ini, lanjut Hery, relatif tidak terpengaruh oleh gejolak kenaikan suku bunga acuan. "Seperti BRI kan tabungannya besar sekali, kemudian giro. Dan giro dan tabungannya nggak ikut naik. Yang naik kan deposito yang memang sensitif terhadap pricing," jelasnya saat ditemui di Sentra BRI. Ini menunjukkan bahwa bank dengan basis dana murah yang kuat memiliki semacam "bantalan" terhadap tekanan suku bunga.
Meski demikian, Hery tidak menampik bahwa kenaikan suku bunga pasti akan meningkatkan biaya pendanaan (cost of fund) bagi perbankan secara keseluruhan. Namun, ia menekankan bahwa bank tidak bisa serta-merta menaikkan suku bunga kredit sebagai respons instan. Ada periode transmisi atau jeda waktu yang dibutuhkan, diperkirakan sekitar 3 hingga 4 bulan, sebelum kenaikan suku bunga acuan benar-benar tercermin pada suku bunga kredit. Ini adalah tantangan bagi bank untuk menyeimbangkan antara biaya yang meningkat dan kemampuan nasabah untuk membayar kredit, termasuk para petani dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada akses permodalan.
Ketika disinggung mengenai potensi "perang suku bunga," Hery membenarkan bahwa fenomena tersebut memang terjadi, khususnya di segmen deposito perbankan. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa BI Rate telah dikerek naik sebanyak 100 basis poin (bps) sepanjang tahun ini, dan kini berada di level 5,75%. Keputusan terkait BI Rate selanjutnya bahkan akan diumumkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI dalam waktu dekat, menambah ketegangan di pasar keuangan.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperkuat argumen Perbanas. Rasio profitabilitas, yang diukur melalui Net Interest Margin (NIM), menunjukkan tren penurunan di seluruh kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) sepanjang tahun ini. Bank-bank besar (KBMI IV) misalnya, mencatatkan NIM sebesar 4,78% per Mei 2026, turun dari 5,08% pada akhir tahun sebelumnya. Tren serupa juga terlihat pada KBMI I, II, dan III, yang semuanya mengalami penurunan NIM. Ini mengindikasikan bahwa tekanan profitabilitas bukan hanya sekadar prediksi, melainkan sudah mulai terasa dan menjadi pekerjaan rumah serius bagi manajemen perbankan.
Dengan demikian, industri perbankan Indonesia berada di persimpangan jalan. Kenaikan suku bunga acuan BI, meskipun bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, membawa konsekuensi serius bagi profitabilitas bank. Kemampuan bank untuk beradaptasi, mengelola struktur pendanaan, dan menunda transmisi ke suku bunga kredit akan menjadi kunci untuk menjaga kinerja di tengah tantangan ini, sekaligus memastikan stabilitas pembiayaan bagi sektor riil. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan ini dapat ditemukan di agroplus.co.id.
