Agroplus – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, langsung tancap gas dengan memerintahkan pengawasan super ketat terhadap peredaran komoditas pangan yang disubsidi pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan dana rakyat sebesar Rp 150 triliun yang telah dikucurkan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.
Amran, yang baru saja menjabat sebagai Kepala Bapanas usai serah terima jabatan, menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara real time. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat petani dan konsumen. "Tiap hari kami minta dipantau terus-menerus, diawasi, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (13/05).
Sebagai Menteri Pertanian (Mentan), Amran memahami betul pentingnya intervensi langsung dalam distribusi dan penetapan harga pangan, terutama beras bersubsidi. Ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara Harga Pokok Penjualan (HPP) yang menguntungkan petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau bagi konsumen. "Mutlak, semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi dan diawasi," tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menambahkan bahwa tantangan di sektor pangan ke depan tidaklah ringan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus berpegang teguh pada arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. "Kita satu komando di bawah Presiden. Tidak boleh ada manuver lain. Semua harus satu arah untuk mewujudkan visi besar swasembada dan kemandirian pangan," jelas Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas menyoroti keterkaitan erat antara ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan. Ia mencontohkan, jika jagung dan singkong memiliki nilai jual yang baik, maka lahan pertanian tidak akan terbengkalai dan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. "Ini semua bagian dari ekosistem kemandirian bangsa," tegasnya.
Dengan tambahan tanggung jawab di Bapanas, Kementerian Pertanian kini memiliki peran yang semakin strategis dalam memastikan seluruh rantai pasok pangan nasional berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah. Sinergi lintas sektor, di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo, menjadi kunci utama untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat.
