Agroplus – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan ketegasannya dengan membongkar 31 kasus pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang seharusnya gratis untuk petani. Pengungkapan ini didasarkan pada laporan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan "Lapor Pak Mentan Amran" di nomor 0823 1110 9390.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa dari ribuan bantuan alsintan yang disalurkan, masih terdapat oknum yang melakukan praktik pungli. Modusnya beragam, mulai dari meminta fee, biaya administrasi, hingga mewajibkan pembayaran sebelum alsintan diterima petani. Padahal, bantuan tersebut seharusnya sepenuhnya gratis.
"Ada laporan, masih ada 31 kasus yang bermasalah. Di antaranya ada pungutan, ada yang minta fee, bahkan ada yang mewajibkan bayar dulu baru traktor diterima. Padahal semuanya gratis untuk petani," tegas Amran di Jakarta, seperti dikutip dari agroplus.co.id, Jumat (20/11).
Menyikapi temuan ini, Mentan Amran tidak main-main. Seluruh kasus telah dilimpahkan ke penegak hukum di daerah untuk diproses tanpa kompromi. Ia menegaskan akan melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan tidak ada lagi praktik serupa.
Modus pungli alsintan ini bukan barang baru. Oknum tertentu memanfaatkan ketidaktahuan petani untuk meraup keuntungan pribadi. Mentan Amran meminta petani untuk tidak takut melapor jika menemukan indikasi pungutan atau penyimpangan dalam distribusi bantuan pertanian.
"Sejak kami jadi menteri, pengaduan sudah kami buka dan sampai sekarang tetap kami jalankan. Kalau ada pungutan, laporkan saja ke nomor yang sudah kami sampaikan," ujarnya.
Mentan Amran juga menekankan bahwa pengawasan akan semakin diperketat, terutama setelah pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen dan menyalurkan bantuan alsintan bernilai triliunan rupiah ke seluruh daerah. Dengan pengawasan yang ketat dan penindakan tegas, Kementan berupaya memastikan setiap bantuan sampai ke tangan petani tanpa pungutan dan tanpa celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kita harus kontrol ketat. Jangan sampai ada yang bermain. Alhamdulillah sekarang ada PPL yang dikendalikan langsung di daerah, sehingga lebih mudah memantau penyimpangan di lapangan. Pengawasan jadi sangat mudah, kami minta jangan ada lagi yang mainkan bantuan ya," pungkasnya.
