Agroplus – Langit komoditas Indonesia akan segera menyaksikan perubahan fundamental. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana ambisius untuk mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, sebuah langkah yang diharapkan akan mengembalikan kedaulatan harga kekayaan alam negeri ini. Ditargetkan beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bursa ini menjanjikan era baru bagi petani, penambang, dan eksportir Indonesia.
Namun, detail implementasi masih dalam tahap pematangan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8/2026), menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan segala aturan dan mekanisme secara cermat. "Semua sedang disiapkan," ujarnya, menekankan bahwa komoditas yang akan diperdagangkan adalah kekayaan utama Indonesia.
Meskipun belum diputuskan secara final, Prasetyo Hadi mengisyaratkan bahwa daftar komoditas akan mencakup hasil bumi strategis yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor. Sebut saja minyak kelapa sawit (CPO) yang vital bagi sektor pertanian, nikel, batu bara, timah, hingga komoditas perkebunan seperti kopi dan karet. Ini menegaskan fokus pemerintah untuk mengamankan nilai jual produk-produk unggulan dari sektor pertanian dan pertambangan.
Skema operasional bursa ini diperkirakan akan memiliki kemiripan dengan bursa komoditas yang sudah ada, seperti Indonesia Commodity Exchange (Icomex). Bahkan, opsi penggabungan dengan bursa komoditas milik negara seperti ICDX juga terbuka lebar. "Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa," jelas Prasetyo, menegaskan inti dari inisiatif ini adalah kedaulatan Indonesia atas barang miliknya, yang selama ini seringkali ditentukan oleh pihak asing.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan bursa ini adalah kunci untuk membangun "Indonesia Reference Price" – harga referensi Indonesia – untuk komoditas ekspor utama. Tujuannya adalah menciptakan pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia, di mana produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dapat bertemu dalam sistem yang diawasi ketat, meminimalkan ruang manipulasi.
Prabowo juga menyampaikan pesan tegas: jika pembeli dari negara lain tidak menyetujui harga yang ditetapkan di bursa ini, maka lebih baik komoditas tersebut disimpan di dalam tanah untuk anak cucu bangsa di masa mendatang. Sebuah pernyataan yang menggarisbawahi tekad pemerintah untuk tidak lagi membiarkan kekayaan alam Indonesia didikte oleh pasar global.
Selama puluhan tahun, Indonesia telah menjadi produsen raksasa untuk berbagai komoditas seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. Namun, ironisnya, harga kekayaan yang dihasilkan dari bumi dan keringat rakyat Indonesia seringkali ditentukan di bursa luar negeri, dengan acuan yang bukan dibentuk oleh Indonesia sendiri. Inilah yang ingin diakhiri oleh inisiatif bursa komoditas strategis ini, demi masa depan ekonomi yang lebih berdaulat dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
