Agroplus – Sejarah Indonesia kerap diwarnai kisah ironi: kemewahan para penguasa yang kontras dengan jerit penderitaan rakyat jelata. Fenomena ini bukan barang baru, bahkan sejak era kolonial, ketika segelintir elite lokal mampu menumpuk kekayaan di tengah himpitan ekonomi masyarakat. Salah satu potret paling mencolok terukir di Cianjur, Jawa Barat, sebuah wilayah yang pernah menjadi lumbung emas kopi.
Memasuki awal abad ke-19, Cianjur menjelma menjadi salah satu daerah paling makmur di Pulau Jawa. Pemicunya tak lain adalah booming produksi komoditas perkebunan, khususnya kopi. Wilayah ini bahkan diakui sebagai jantung produksi kopi utama di kawasan Priangan, dengan nilai ekonomi yang fantastis.
Kemakmuran dari industri kopi ini, sayangnya, tidak merata. Ia justru menjadi penopang utama kekayaan dan kedudukan sosial elite setempat, terutama para bupati yang memegang tampuk kekuasaan. Sejarawan Nina Herlina Lubis dalam karyanya "Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942" (1998) menggarisbawahi bahwa para bupati adalah kelompok paling berada di wilayahnya, dengan pemasukan dari gaji, pajak, hingga praktik feodalisme yang tak tertulis.
Namun, di balik gemerlap kekayaan elite, ada kisah pilu para petani. Merekalah yang menanggung beban berat sistem tanam paksa kopi. Kerja keras dan keringat petani menjadi fondasi kokoh bagi kekayaan daerah, namun hasilnya lebih banyak mengalir ke kas kolonial dan hanya dinikmati segelintir elite lokal, termasuk sang bupati. Jan Breman, sejarawan Belanda, dalam bukunya "Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870" (2014) mencatat, Cianjur pada masa itu adalah penghasil kopi terbesar di Priangan, bahkan mencapai 1,5 juta kopi pada 1806.
Ironisnya, Bupati Cianjur justru terkenal dengan gaya hidup yang jauh dari kata sederhana. Breman mengisahkan, sang bupati sering bepergian dengan kereta berlapis emas, layaknya bangsawan agung. "Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya," tulis Breman, menggambarkan betapa konsumtifnya gaya hidup mereka.
Kemewahan ini bahkan tak hanya dinikmati di wilayahnya sendiri, melainkan juga membebani daerah lain. Multatuli, pegawai kolonial Belanda yang terkenal lewat novel "Max Havelaar" (1860), menyoroti bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru menjadi beban berat bagi wilayah yang disinggahi. Rombongan besar sang bupati, yang terdiri dari ratusan orang beserta kuda-kudanya, harus ditampung dan diberi makan oleh penduduk setempat.
Nina Herlina Lubis menjelaskan, kondisi ini tak lepas dari cara pandang kekuasaan kala itu. Kabupaten diposisikan sebagai "panggung pertunjukan" di mana bupati adalah aktor utama yang harus menampilkan kemegahan dan kehebatan. "Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat," ujarnya, menyoroti mentalitas kekuasaan yang lebih mementingkan citra daripada kesejahteraan.
Pada akhirnya, sejarah terus berulang. Pola di mana kekuasaan seringkali berjalan beriringan dengan kemewahan para elite, sementara rakyat jelata terus menanggung penderitaan, menjadi cerminan pahit yang patut direnungkan. Kisah Cianjur ini, yang diangkat kembali oleh agroplus.co.id, adalah pengingat bahwa ketimpangan sosial bukanlah fenomena baru, melainkan akar masalah yang telah lama menggerogoti.
