Agroplus – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam sebuah gebrakan strategis untuk menekan angka kemiskinan melalui sektor pertanian. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, menjadi sinyal dimulainya kolaborasi lintas sektor ini.
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan. "Tidak boleh ada ego sektoral. Kita ini pelayan masyarakat," tegas Amran, menekankan agar seluruh potensi dioptimalkan untuk membantu masyarakat miskin tanpa birokrasi berbelit.
Amran mencontohkan keberhasilan program pertanian berbasis data by name by address di sebuah kabupaten yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 38% menjadi 8% dalam waktu singkat. Strategi ini akan diadopsi dengan memberikan bantuan bibit, alat pertanian, hingga ternak kepada warga miskin.
Sektor pertanian, menurut Amran, memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Indonesia bergantung pada sektor ini. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan kemudahan akses pupuk juga menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan petani.
Kolaborasi ini akan dimulai dengan proyek percontohan di 10 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi namun memiliki kepala daerah yang proaktif. Pendekatan yang diusung tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat.
Melalui skema aglomerasi, satu kabupaten akan menjadi pusat bagi empat kabupaten sekitarnya, menciptakan resonansi ekonomi kawasan yang lebih luas. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, mengapresiasi dukungan penuh Kementan dan menyebut langkah cepat Mentan Amran sebagai contoh sinergi antarlembaga yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin.
"Kami akan mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten tahun ini, dan mengaitkannya dengan program Kementan di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura," jelas Budiman.
Dengan intervensi yang tepat, Budiman optimis dapat menurunkan angka kemiskinan di wilayah pilot project minimal 40%. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model baru pembangunan inklusif yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama kesejahteraan bangsa.
