Agroplus – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memberikan klarifikasi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor komoditas. Dalam keterangannya, Jumat (11/4), beliau menegaskan bahwa kebijakan ini sama sekali tidak akan membahayakan industri pertanian dalam negeri. Justru sebaliknya, langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional.
Wamentan Sudaryono menjelaskan, penghapusan kuota impor bukan berarti Indonesia akan membuka pintu lebar-lebar untuk impor besar-besaran. Prioritas pemerintah tetap pada perlindungan produksi dalam negeri, baik untuk komoditas pangan, teknologi, pakaian, dan lainnya. "Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor, bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri," tegasnya.
Fokus utama pemerintah, lanjut Sudaryono, tetap pada swasembada pangan dan energi. Penghapusan kuota impor hanya akan diterapkan pada sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, impor daging beku yang dibutuhkan industri akan diizinkan langsung kepada industri terkait, tanpa melalui sistem kuota yang selama ini berpotensi memicu monopoli. "Misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Nggak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota," jelasnya.
Sudaryono menekankan bahwa kebijakan ini justru akan menguntungkan masyarakat luas. Dengan sistem impor yang lebih transparan, harga komoditas pangan seperti daging berpotensi turun karena persaingan yang lebih sehat. "Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia," tambahnya.
Lebih lanjut, Wamentan menjelaskan bahwa skema baru ini akan memungkinkan industri untuk mengimpor langsung sesuai kebutuhan tanpa perantara. Sistem kuota yang selama ini dinilai memicu monopoli dan hanya menguntungkan segelintir pihak akan dihapus. "Yang dimaksud dengan tidak ada kuota itu maksudnya jumlah volume yang harus kita impor tidak boleh lagi dimonopoli oleh orang-orang tertentu," jelasnya.
Kementan memastikan, setiap kebijakan yang diambil akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan keberlangsungan industri dalam negeri. Dengan sinergi dan kolaborasi antar sektor, Indonesia optimistis dapat membangun sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.
