Artikel:
Agroplus – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan bantuan pangan beras tepat sasaran. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya verifikasi data penerima bantuan untuk periode Oktober dan November 2025. Tujuannya, agar bantuan ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan justru diterima oleh pejabat atau keluarga mampu.
Arief menjelaskan bahwa Pemda memiliki peran krusial karena paling memahami kondisi di wilayahnya masing-masing. "Pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada," tegasnya.
Saat ini, masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian data berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bapanas meminta Pemda segera melakukan pengecekan data penerima, mengingat anggaran dari Kementerian Keuangan masih dalam proses transfer.
Program bantuan pangan beras sebelumnya telah dilaksanakan pada Juni dan Juli 2025, dengan realisasi penyaluran mencapai 99,44% dari target. Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang mengalami kendala dalam penyaluran akibat faktor geografis.
Intervensi melalui bantuan pangan beras terbukti efektif dalam menekan laju inflasi beras. Pada Juli 2025, inflasi beras sempat mencapai 1,35%, namun berhasil ditekan menjadi 0,73% pada Agustus 2025 setelah adanya program bantuan pangan.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program ini selama dua bulan, yaitu Oktober dan November, dengan sasaran 18.277.083 penerima dan anggaran sebesar Rp 7 triliun. Pemerintah akan mengevaluasi kelanjutan program ini pada Desember, berdasarkan tingkat optimalisasi realisasi program.
Dalam pengawasan pelaksanaan program, Bapanas akan melibatkan Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI. Sinergi ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
"Harapannya program bantuan pangan beras dapat semakin tepat sasaran, dalam bagaimana menyasar ke keluarga berpenghasilan rendah se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya konsisten Bulog terus jaga," ujar Arief.
Beras merupakan komoditas yang memiliki andil besar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025, beras berkontribusi sebesar 21,06% terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan 24,92% di perdesaan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
