Artikel Berita:
Agroplus – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan perang terhadap praktik mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen. Penegasan ini disampaikan di tengah gejolak harga beras dan dugaan manipulasi stok yang terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.
Mentan Amran mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Mabes Polri sedang menginvestigasi indikasi permainan curang di balik fluktuasi harga dan distribusi beras. Temuan awal menunjukkan adanya anomali data di PIBC, di mana pada 28 Mei 2025 tercatat keluarnya 11.410 ton beras, sebuah angka yang jauh melampaui rata-rata harian.
"Kami tidak akan membiarkan konsumen dan produsen menjerit. Negara tidak boleh kalah dari mafia," tegas Mentan Amran di Jakarta Selatan, Rabu (4/6). Ia menambahkan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba merusak stabilitas pangan nasional.
Kecurigaan Mentan Amran mengarah pada peran spekulan atau perantara (middleman) yang mengambil keuntungan berlebihan, sehingga merugikan petani dan memperburuk pasokan beras. Ia mencontohkan, selisih harga beras dari petani ke konsumen yang mencapai Rp 2.000 berpotensi menghasilkan keuntungan Rp 42 triliun bagi para perantara.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Mentan Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung petani melalui peningkatan pupuk, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), pendampingan, dan perbaikan irigasi. Ia juga menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu solusi untuk memangkas rantai distribusi pangan dan menekan peran perantara.
Kepala Satgas Pangan, Helfi Assegaf, menambahkan bahwa pihaknya sedang mendalami data anomali tersebut. "Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Jika terbukti ada manipulasi data, tindakan tegas akan diambil," ujarnya. Pemerintah bertekad untuk memastikan keadilan bagi petani dan stabilitas harga pangan bagi konsumen.
