Agroplus – Denyut nadi ekonomi Tiongkok, raksasa global yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak utama, kini menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang mengkhawatirkan. Pemerintah Beijing menetapkan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini di kisaran 4,5% hingga 5%, sebuah angka yang mencapai titik terendah dalam lebih dari tiga dekade terakhir sejak 1991. Angka ini sekaligus menandai revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pertama sejak 2023.
Target tersebut diumumkan dalam rangkaian sidang tahunan Two Sessions, forum politik penting di Tiongkok yang mencakup pertemuan National People’s Congress (NPC) dan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC). Perdana Menteri Li Qiang secara langsung menyampaikan laporan kerja pemerintah yang memuat target tersebut dalam sidang pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Great Hall of the People, Beijing, Kamis (5/3/2026).
Penurunan target pertumbuhan ini adalah gambaran jelas betapa beratnya tekanan ekonomi yang sedang dihadapi Tiongkok. Berbagai indikator terbaru menunjukkan perlambatan terjadi di banyak sektor, mulai dari sektor properti yang belum pulih, konsumsi rumah tangga yang masih lesu, tekanan deflasi, berkurangnya penduduk usia kerja, hingga pasar tenaga kerja yang semakin menantang. Di tengah kondisi ini, ekspor memang masih menjadi penopang, tetapi belum sepenuhnya mampu menutup lemahnya permintaan domestik.
Bagi Indonesia, kondisi ini bukan sekadar statistik ekonomi di negeri tetangga, melainkan sinyal bahaya yang menuntut kesiapsiagaan. Berikut adalah lima indikator utama yang menjelaskan mengapa laju ekonomi Tiongkok diproyeksikan melambat, dan mengapa kita wajib mewaspadai potensi guncangan dari timur:
1. Sektor Properti Terjebak Badai Tak Berujung
Selama beberapa dekade, sektor perumahan adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang paling kuat, bahkan menjadi tempat utama penyimpanan kekayaan rumah tangga. Namun, beberapa tahun terakhir, sektor ini justru memasuki fase penurunan yang dalam. Kebijakan pembatasan utang agresif bagi pengembang pada tahun 2020, disusul oleh lockdown pandemi yang menekan penjualan dan merusak kepercayaan, telah membuka kelemahan dari boom properti yang selama ini ditopang utang.
Sejak itu, sektor ini terjebak dalam lingkaran setan: permintaan yang anjlok, pembiayaan yang makin ketat, dan proyek-proyek yang terbengkalai. Para ekonom memperkirakan, harga rumah secara nasional telah jatuh 30% dari puncaknya pada tahun 2021, mengikis nilai aset dan kepercayaan masyarakat. Calon pembeli memilih menunda karena khawatir harga akan terus turun dan enggan mengambil utang jangka panjang. Sementara itu, pengembang yang terlilit utang dibebani apartemen yang belum terjual dan kewajiban yang menumpuk, menyebabkan banyak yang akhirnya gagal bayar.
Meskipun pemerintah Tiongkok telah berupaya menopang sektor ini sejak pertengahan 2024 melalui pemangkasan suku bunga KPR, pelonggaran pembatasan pembelian rumah, dan penurunan pajak transaksi, langkah-langkah tersebut hanya memberikan stabilisasi sementara, belum mampu membalikkan tren penurunan. Pada masa puncaknya, sektor properti dan industri terkait menyumbang hingga seperempat PDB Tiongkok. Kini, kontribusinya turun menjadi kurang dari seperlima, dan kemungkinan akan terus menurun seiring pemerintah bergeser ke sektor manufaktur berteknologi tinggi dan energi hijau. Masalahnya, sektor-sektor baru ini lebih padat modal dan menciptakan lebih sedikit lapangan kerja, sehingga sulit menggantikan properti sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.
2. Belanja Konsumen Masih Tertahan, Deflasi Mengancam
Efek domino dari krisis properti merambat luas ke seluruh sendi perekonomian Tiongkok. Ketika nilai rumah turun, rumah tangga merasa lebih miskin dan menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Permintaan yang lemah ini telah menekan harga berbagai barang dan jasa sejak 2023. Untuk menarik konsumen yang semakin hemat, perusahaan memangkas harga agar bisa bersaing, sebuah kondisi yang justru memperparah spiral deflasi.
Deflasi yang berlangsung lama adalah tantangan besar. Saat konsumen memperkirakan harga akan turun lagi, mereka cenderung menunda pembelian. Akibatnya, margin keuntungan perusahaan tertekan, investasi melemah, dan perusahaan makin sulit menaikkan upah. Pada akhirnya, permintaan makin lemah dan penurunan harga semakin mengakar. Pemerintah Tiongkok menyebut persaingan berlebihan ini sebagai "involution" dan menjadikan upaya menekan perang harga yang merusak sebagai prioritas utama di berbagai sektor, mulai dari kendaraan listrik hingga layanan pesan-antar makanan. Otoritas Tiongkok terus berupaya memulihkan daya tawar harga agar perusahaan dapat membangun kembali margin keuntungan dan menaikkan upah, dengan harapan konsumsi ikut pulih. Namun, ketika deflasi sudah telanjur terjadi, membalikkannya bukan perkara mudah.
3. Populasi Menyusut, Tantangan Jangka Panjang Membesar
Populasi Tiongkok, yang selama ini dikenal masif, kini menghadapi kontraksi demografi yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade. Ini adalah perubahan besar bagi negara yang selama ini mengandalkan jumlah penduduknya. Jumlah kelahiran turun menjadi 7,93 juta pada 2025, level terendah setidaknya sejak 1949. Angka ini terus menurun setiap tahun sejak 2016, kecuali sempat naik tipis pada 2024 yang kemungkinan dipengaruhi Tahun Naga dalam kalender Tiongkok.
Penduduk usia kerja Tiongkok (16 hingga 59 tahun) juga terus menyusut. Pada 2025, kelompok ini mencakup sekitar 61% dari total populasi, turun dari lebih dari 70% satu dekade sebelumnya. Dengan populasi yang menua cepat, rasio penduduk usia kerja terhadap penduduk berusia di atas 65 tahun, yang saat ini sekitar empat banding satu, diperkirakan turun setengah dalam dua dekade ke depan. Implikasi jangka panjangnya sangat luas, mulai dari menyusutnya basis konsumen, menurunnya output manufaktur, hingga potensi penurunan inovasi teknologi. Kondisi ini pada akhirnya menekan potensi pertumbuhan jangka panjang Tiongkok. Beijing berharap kenaikan produktivitas melalui otomatisasi bisa mengimbangi berkurangnya jumlah pekerja. Presiden Xi Jinping menekankan bahwa investasi di bidang sains dan teknologi, terutama bioteknologi, kecerdasan buatan, semikonduktor, dan robotika, menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
4. Pasar Kerja Semakin Sulit, Terutama bagi Anak Muda
Meskipun tingkat pengangguran secara umum relatif stabil, pengangguran usia muda melonjak seiring jutaan lulusan baru masuk ke pasar kerja yang sedang melemah. Para lulusan ini umumnya mencari pekerjaan kantoran. Akibatnya, muncul ketidaksesuaian struktural antara keahlian yang dimiliki lulusan dan kebutuhan riil pasar tenaga kerja, terutama di sektor pabrik yang justru kesulitan mencari pekerja.
Ketidakpastian kerja dan lemahnya pertumbuhan upah membuat upaya memulihkan konsumsi semakin sulit. Rumah tangga yang tidak yakin terhadap prospek pendapatannya cenderung memilih menabung daripada belanja, sehingga perlambatan ekonomi makin berlanjut. Gelombang otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) turut memperkeruh situasi. Penggunaan teknologi seperti robot dan AI di sektor manufaktur maupun jasa kini mulai mengubah kebutuhan tenaga kerja. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya ketergantungan pada sistem kerja kontrak atau fleksibel, yang umumnya menawarkan manfaat lebih sedikit dan tingkat kepastian kerja yang lebih rendah.
5. Ekspor Menjadi Penopang, Namun Tak Bisa Diandalkan Selamanya
Di tengah lesunya permintaan domestik, ekspor menjadi satu-satunya jangkar yang menopang perekonomian Tiongkok. Ekspor neto menyumbang sekitar sepertiga pertumbuhan PDB pada 2025, proporsi tertinggi sejak 1997. Meskipun tarif Amerika Serikat terhadap barang-barang Tiongkok terus naik dan bahkan sempat menyentuh 145% pada awal 2025, pengiriman ke Eropa dan pasar negara berkembang di Asia Tenggara mampu menyerap sebagian tekanan tersebut.
Permintaan terhadap peralatan dan mesin industri buatan Tiongkok khususnya diuntungkan oleh pergeseran rantai pasok global. Pada saat yang sama, produsen Tiongkok juga naik kelas dalam rantai nilai dengan meningkatkan penjualan produk bernilai lebih tinggi seperti kendaraan listrik, panel surya, dan peralatan manufaktur. Hal ini membantu surplus perdagangan Tiongkok mencapai rekor US$1,2 triliun pada 2025.
Namun, ketergantungan berlebihan pada ekspor ini menyimpan risiko besar di masa depan. Ekonomi Tiongkok perlu tumbuh rata-rata 4,17% dalam 10 tahun ke depan agar pemerintah dapat mencapai target menjadikan negara itu sebagai ekonomi dengan tingkat pembangunan menengah pada 2035. Tensi dagang masih tinggi. Semakin banyak negara, bukan hanya AS, mulai menahan lonjakan impor dari Tiongkok melalui tarif, kuota, dan berbagai langkah perlindungan lainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan, sampai kapan permintaan dari luar negeri bisa terus menopang ekonomi Tiongkok.
Kondisi ekonomi Tiongkok yang sedang bergejolak ini bukan hanya isu internal mereka, melainkan cermin dari ketidakpastian global yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Dengan memahami lima sinyal bahaya ini, kita dapat menyusun strategi mitigasi risiko dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah turbulensi global. Kesiapsiagaan adalah kunci.
(fsd/fsd)
Add agroplus.co.id as a preferred source on Google
