agroplus.co.id – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah bersiap meluncurkan program ambisius bertajuk "Satu Orang Satu Rekening". Program ini dirancang untuk mendorong inklusi keuangan nasional dengan memberikan akses perbankan secara gratis bagi warga negara yang selama ini belum tersentuh layanan finansial formal. Fokus utama program ini adalah masyarakat yang berada di kelompok ekonomi terbawah, yakni desil satu hingga desil empat, dengan kriteria usia 17 tahun ke atas.
Meskipun rencana ini sudah mulai mencuat, realisasi di lapangan masih harus menunggu kesiapan payung hukum yang kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah berfokus pada penyusunan seluruh regulasi yang diperlukan. Jika seluruh persiapan berjalan lancar, program ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2026, tepatnya sekitar bulan November atau Desember.
"Kami sedang menyiapkan seluruh regulasi yang dibutuhkan. Kita lihat perkembangannya pada November atau Desember nanti," ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media.
Di sisi lain, terdapat sedikit perbedaan proyeksi waktu pelaksanaan. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebutkan bahwa program ini kemungkinan baru akan terealisasi pada tahun 2027. Tito menegaskan bahwa pihaknya akan bergerak setelah mendapatkan instruksi resmi dari Airlangga, mengingat posisi Airlangga sebagai koordinator utama program ini yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan tim teknis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) juga telah membentuk tim teknis khusus. Nantinya, pemerintah akan melakukan proses sinkronisasi data antara pihak perbankan di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara dengan data kependudukan dari Dukcapil.
Proses pencocokan data ini sangat krusial untuk menyaring siapa saja warga negara usia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil satu hingga empat yang belum memiliki rekening bank. Namun, proses rekonsiliasi data ini belum dimulai karena pemerintah masih menunggu komando dari Menko Airlangga serta memastikan kesiapan infrastruktur dari pihak perbankan.
Menariknya, terdapat perubahan signifikan pada alokasi anggaran program ini. Anggaran yang semula diproyeksikan mencapai Rp3,8 triliun, kini mengalami penurunan drastis hingga 66,32% menjadi hanya Rp1,28 triliun untuk tahun 2026. Penurunan ini terjadi setelah pemerintah melakukan pemeriksaan silang terhadap target penerima manfaat.
Airlangga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil validasi data terbaru, jumlah warga yang belum memiliki rekening ternyata jauh lebih sedikit dari perkiraan awal. Jika sebelumnya pemerintah menargetkan 74 juta orang, hasil pemeriksaan menunjukkan hanya ada sekitar 25 juta warga di desil satu hingga empat yang belum memiliki rekening.
Dengan anggaran Rp1,28 triliun tersebut, pemerintah akan memberikan setoran awal sebesar Rp50.000 bagi setiap masyarakat yang baru membuka rekening. Data penerima manfaat akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggandeng bank-bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI) sebagai pelaksana teknis di lapangan.
