Agroplus – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini membuat banyak pihak, termasuk investor dan pengamat internasional, terkejut dengan langkah berani dalam program perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program yang dijalankan oleh BP BUMN dan BPI Danantara ini mendapat apresiasi tinggi dari dunia internasional karena dinilai sebagai gebrakan besar yang jarang dilakukan pemimpin negara.
Dalam dialognya bersama para jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu (6/9/2026) yang disiarkan oleh CNBC Indonesia pada Rabu (16/9/2026), Prabowo mengungkapkan kekagetan asing. "Ini pun asing kaget, kok ada pemimpin Indonesia yang berani tutup ratusan BUMN? Sedikit yang berani," ujarnya. Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Danantara, BUMN yang semula dianggap beban negara akan diubah menjadi entitas yang kuat dan menguntungkan. Hingga kini, 328 BUMN telah ditutup, dengan target minimal 750 pada Desember mendatang. "Efisiensi ya, hanya yang kuat dan menguntungkan," tambahnya, menekankan pentingnya kinerja dan profitabilitas.
Meskipun demikian, Prabowo menjamin bahwa perampingan besar-besaran ini tidak akan merugikan karyawan yang telah berkontribusi. "Karena kita juga fair, karyawan bagus kita pindahin, ada opsi pensiun dini, jadi gak ribut," katanya, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja dan memastikan transisi yang adil.
Prabowo tidak segan mengungkap akar masalah BUMN yang seringkali "bobrok" akibat oknum tidak bertanggung jawab, terutama di jajaran pimpinan atau manajemen perusahaan. "Direksinya kadang-kadang lebih lihai dari penguasa. Jadi dilema, siapa yang menyandera siapa," ungkapnya. Oleh karena itu, ia menantang Danantara: "Kamu kalau sebanyak mungkin BUMN kau bisa tutup yang enggak beres, kamu pahlawan negara," sebuah pernyataan yang menegaskan urgensi reformasi.
Ia mencontohkan, proyek konstruksi yang seharusnya berkualitas tinggi dan tepat waktu seringkali dikerjakan tidak profesional oleh BUMN. "Kalau sama swasta kan dia lebih teliti, dikejar waktu dikejar biaya, tapi sama perusahaan BUMN, dia belanjanya dipikir ah ini kan negara, dia nyolong dia mark-up," jelasnya. Lebih jauh, Prabowo juga menyoroti kecenderungan BUMN menjadi "sumber dana untuk penguasa." Untuk itu, ia ingin BUMN berbagi peran dengan swasta, seperti dalam pengelolaan hotel. "Pemerintah ini ternyata punya lebih dari 130 hotel loh, kenapa hotel kan biar aja swasta yang di bidang itu," ujarnya, mengindikasikan fokus pada inti bisnis yang strategis.
Sebagai langkah penegakan akuntabilitas dan transparansi, Prabowo berencana menelusuri investasi dan kinerja direksi lama hingga 30 tahun ke belakang. "Kita mau bikin pengadilan, memproses untuk investigasi direksi 30 tahun ke belakang. Baik itu benar rencananya. Pertanggungjawaban karena kamu bikin rugi negara dan jumlahnya bukan sedikit," tegasnya, menandakan era baru di mana setiap kerugian negara akan dipertanggungjawabkan secara serius.
