Agroplus – Dunia usaha, termasuk sektor pertanian yang vital, tengah dihadapkan pada tantangan serius. Lambatnya pengembalian restitusi pajak, atau kelebihan bayar pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menjadi sorotan tajam. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya angkat bicara, mengakui bahwa prosedur yang semakin rumit adalah biang keladinya.
Pernyataan Purbaya ini muncul sebagai respons atas keluhan yang disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Agus mengungkapkan bahwa ia menerima banyak laporan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengenai masalah restitusi yang mengganggu cash flow perusahaan. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan operasional dan investasi.
Menurut Purbaya, kerumitan prosedur ini sengaja diterapkan untuk memastikan tidak ada lagi ‘permainan’ atau praktik curang yang melibatkan fiskus di DJP. "Mungkin memang prosedurnya lebih rumit dari sebelumnya, kita pastikan enggak ada permainan di pajaknya," tegas Purbaya di Gedung MA, Rabu (2/9/2026). Meskipun niatnya baik untuk transparansi, dampaknya terasa berat bagi dunia usaha.
Agus Gumiwang juga menambahkan bahwa Kementerian Perindustrian sebenarnya sudah berencana untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan guna mencari solusi atas masalah restitusi ini. Namun, Purbaya mengakui bahwa hingga kini, pertemuan tersebut belum terlaksana. Ketiadaan komunikasi langsung ini tentu memperpanjang ketidakpastian bagi para pengusaha.
Dampak dari lambatnya restitusi ini tidak main-main. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati, bahkan menyuarakan kekhawatiran serius akan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Jawa Timur. "Jika cash flow terganggu terus-menerus, perusahaan tidak punya pilihan lain selain mengurangi biaya operasional, dan itu seringkali berarti PHK," ujarnya, menggarisbawahi urgensi penyelesaian masalah ini sebelum krisis ketenagakerjaan meluas.
Situasi ini menuntut respons cepat dan konkret dari pemerintah. Keterlambatan restitusi bukan hanya masalah administrasi semata, melainkan ganjalan serius bagi iklim investasi dan keberlangsungan usaha, termasuk bagi para pelaku di sektor pertanian yang membutuhkan kepastian finansial untuk terus berproduksi dan berinovasi. Agroplus.co.id berharap solusi segera ditemukan demi menjaga roda ekonomi tetap berputar dan mencegah dampak sosial yang lebih luas.
