Agroplus – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), M. Anwar Bashori, menegaskan bahwa realisasi pembentukan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia belum menjadi prioritas mendesak. Menurutnya, alasan utama di balik sikap ini adalah tingginya heterogenitas atau keragaman pemanfaatan mata uang rupiah di seluruh pelosok Tanah Air.
Anwar Bashori, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang di BI, menyampaikan pandangannya ini dalam agenda uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon deputi gubernur BI di hadapan DPR pada Kamis (27/8/2026). Ia menjelaskan bahwa kondisi Indonesia yang sangat beragam, baik dari segi edukasi masyarakat maupun kondisi geografis kepulauan, membuat penerapan rupiah digital belum relevan. "CBDC sepertinya untuk saat ini urgensinya belum karena heterogenitas kita yang luar biasa," ujarnya. Ia bahkan menambahkan bahwa masalah kurs mata uang di beberapa wilayah pun masih belum sepenuhnya terselesaikan.
Lebih lanjut, Anwar menyoroti perbedaan pemahaman masyarakat antar pulau terkait pemeliharaan uang tunai. Hal ini tercermin dari fakta bahwa sekitar 90% dari upaya BI setiap tahunnya difokuskan untuk mengganti uang lusuh di daerah-daerah tertentu, karena tidak semua wilayah memiliki standar uang layak edar yang sama.
Disparitas juga terlihat jelas dalam kesetaraan infrastruktur digitalisasi sistem pembayaran antar pulau di Indonesia. "Jadi saya pikir Indonesia bukan hanya di Jawa, Indonesia bukan hanya di beberapa kota, dan Indonesia luas, heterogenitas kita masih ada terutama non tunai masih juga disparitas," jelas Anwar. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa rupiah digital untuk saat ini masih dalam tahap kajian mendalam, namun urgensi penerapannya perlu dipertimbangkan kembali secara matang.
Sebagaimana diketahui, proyek pembentukan rupiah digital yang dikenal sebagai Proyek Garuda, memang belum menunjukkan kemajuan signifikan sejak tahun 2025. Pada tahun lalu, Bank Indonesia baru berhasil menyelesaikan peninjauan konsep awal atau proof of concept (PoC) untuk tahap pertama yang disebut "immediate state – wholesale cash ledger".
Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam rilis BI pada Jumat (13/12/2024), pernah menjelaskan bahwa babak baru ini merupakan kelanjutan dari tiga tahap sebelumnya yang telah dimulai sejak tahun 2022, meliputi white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik. PoC sendiri merupakan upaya bank sentral untuk menguji kesiapan teknologi yang akan mendukung pengembangan model bisnis rupiah digital.
Pada tahun 2025, pengujian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek teknis yang kritikal, keamanan transaksi, serta interoperabilitas dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sudah ada. Ketiga aspek ini menjadi fokus utama dalam perancangan PoC, dengan tujuan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menghadirkan layanan yang efisien, aman, dan andal. Pengujian ini memanfaatkan platform teknologi potensial berbasis distributed ledger technology (DLT).
Setiap tahapan dalam pengujian teknologi ini menjadi elemen krusial dalam proses pengayaan ide, eksplorasi inovasi, serta validasi konsep yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun, dengan pernyataan terbaru dari Anwar Bashori, jelas bahwa jalan menuju implementasi rupiah digital di Indonesia masih memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati dan adaptasi terhadap kondisi unik negara kepulauan ini.
