Agroplus – Pada sebuah hari yang tercatat dalam tinta emas sejarah Indonesia, 20 Mei 1998, badai politik dan ekonomi mencapai puncaknya. Sebanyak 14 menteri Kabinet Pembangunan VII secara serentak mengajukan pengunduran diri. Keputusan kolektif ini, yang diambil di tengah gejolak krisis moneter dan ketidakpastian politik yang mencekik, bukan hanya sekadar pergantian personel, melainkan sebuah titik balik krusial yang mempercepat berakhirnya era kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri kala itu, Ginandjar Kartasasmita, menjadi salah satu aktor kunci di balik peristiwa dramatis ini. Dalam memoarnya, "Managing Indonesia’s Transformation" (2013), Ginandjar mengisahkan bahwa keputusan berat tersebut lahir dari sebuah kesimpulan pahit: ekonomi Indonesia berada di ambang kehancuran total. Diskusi intensif yang melibatkan para menteri, jurnalis, hingga pelaku usaha sejak pagi hari di Gedung Bappenas, Jakarta, mengerucut pada satu pandangan tunggal. Mereka melihat Indonesia bergerak menuju jurang krisis ekonomi dan politik tanpa ada jalan keluar yang jelas.
Dalam pertemuan krusial tersebut, Ginandjar memaparkan kondisi ekonomi nasional secara gamblang, memperingatkan potensi keruntuhan apabila situasi dibiarkan berlarut-larut. Mayoritas menteri yang hadir menyepakati analisis tersebut, kecuali Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Ary Mardjono, yang memiliki pandangan berbeda. Dari forum inilah, Ginandjar menyatakan niatnya untuk melepaskan jabatannya dari kabinet yang baru saja dilantik Presiden Soeharto empat hari sebelumnya. Langkah ini kemudian diikuti oleh menteri-menteri lainnya, menciptakan efek domino yang tak terhindarkan hingga total 14 anggota kabinet menyatakan mundur secara bersamaan.
Para menteri yang mengukir sejarah dengan pengunduran diri massal tersebut adalah Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Dalam pernyataan bersama mereka, ke-14 menteri ini menegaskan bahwa pembentukan kabinet baru tidak akan mampu mengatasi akar permasalahan krisis yang sedang melanda Indonesia. Mereka secara eksplisit menyatakan, "pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan akar persoalan krisis." Pernyataan ini menjadi sinyal paling kuat bahwa kepercayaan para elite ekonomi terhadap kepemimpinan Soeharto telah terkikis habis.
Sejarawan Robert Edward Elson, dalam karyanya "Soeharto: A Political Biography" (2017), mencatat bahwa Soeharto sangat terkejut dengan langkah kolektif para pembantunya ini. Menurut Elson, pengunduran diri massal tersebut berada di luar perhitungan politik Soeharto, yang pada saat itu masih berencana mengumumkan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan legitimasi pemerintahannya.
Upaya untuk mencegah gelombang pengunduran diri ini sebenarnya sempat dilakukan. Wakil Presiden BJ Habibie, dalam bukunya "Detik-detik yang Menentukan" (2006), mengungkapkan bahwa ia telah meminta para menteri untuk tetap bertahan. Namun, keputusan para menteri sudah bulat dan tidak tergoyahkan.
Hilangnya dukungan dari para menteri kunci serta elite politik yang selama ini menjadi penopang, akhirnya membuat posisi Soeharto semakin tidak dapat dipertahankan. Hanya sehari setelah pengunduran diri massal yang mengguncang itu, tepat pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus menutup lembaran lebih dari tiga dekade pemerintahannya yang penuh gejolak. Peristiwa ini menjadi pengingat betapa rapuhnya sebuah kekuasaan ketika akar kepercayaan dan dukungan mulai mengering.
