Agroplus – Sejarah seringkali menyimpan kisah ironi yang tak terduga. Kemegahan dan gaya hidup glamor keluarga penguasa terkaya di Nusantara pada zamannya, mendadak luluh lantak menjadi puing. Pada tahun 1946, Istana Darussalam, kediaman mewah Sultan Mahmud dari Kesultanan Langkat, diserbu oleh lautan massa dalam insiden kelam Revolusi Sosial Sumatra Timur.
Bangunan istana yang tadinya megah kini porak-poranda, dihantam gelombang kemarahan rakyat. Seluruh harta benda milik keluarga bangsawan pun raib, dijarah habis-habisan. Peristiwa tragis ini sekaligus menandai berakhirnya era kejayaan salah satu kesultanan paling makmur di Indonesia.
Kekayaan Kesultanan Langkat memang bukan isapan jempol belaka. Kerajaan ini menjelma menjadi kekuatan finansial raksasa setelah ditemukannya "emas hitam" berupa minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Brandan, pada masa kepemimpinan Sultan Musa (1840-1893), yang merupakan kakek dari Sultan Mahmud.
Menurut catatan dalam "Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli, dan Serdang (1986)", puncak kejayaan finansial Langkat terjadi saat perusahaan minyak raksasa Belanda, Royal Dutch Petroleum, berinvestasi besar-besaran. Mereka mengubah Pangkalan Brandan menjadi salah satu pusat kilang dan pengolahan minyak terbesar di Sumatera. Dari konsesi "emas hitam" ini, kas kesultanan menerima aliran dana yang luar biasa. Konon, Sultan Langkat bisa mengantongi royalti hingga US$3.000 setiap tahun. Itu belum termasuk keuntungan dari komoditas ekspor lain seperti perkebunan tembakau dan hasil hutan.
Aliran dana yang tak putus-putusnya membuat keluarga istana hidup dalam gelimang kemewahan. Sebuah riset berjudul "Gaya Hidup Bangsawan Langkat (2023)" mengungkapkan, di era Sultan Aziz (1897-1927), kesultanan ini giat membangun istana-istana megah, bahkan sampai membeli kapal tanker pribadi. Para bangsawan Langkat pun mengadopsi gaya hidup kaum kolonial Belanda, mulai dari mode pakaian, etika sosial, hingga hidangan sehari-hari yang serba kebarat-baratan.
Puncak kemewahan feodal ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud (1927-1946). Sejarawan ternama Anthony Reid, dalam karyanya "The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra (1979)", bahkan menyebut Sultan Mahmud sebagai penguasa terkaya di antara semua kesultanan dan kerajaan di Sumatra Timur. Data keuangan tahun 1931 menunjukkan betapa superiornya ekonomi sang sultan. Pendapatan pribadinya dari royalti minyak mencapai angka luar biasa, 472.094 gulden—jauh melampaui kekayaan Sultan Deli dan Sultan Serdang yang hanya sepertiganya. Simbol kemewahan pribadi Sultan Mahmud juga tak tertandingi: ia memiliki 13 unit mobil limosin mewah dan dua kapal pesiar pribadi untuk menunjang mobilitasnya.
Namun, di balik gemerlap kemewahan para bangsawan itu, terhampar jurang kesenjangan yang sangat dalam dengan kehidupan rakyat jelata. Mereka berjuang dalam cengkeraman kemiskinan dan penderitaan. Kesenjangan sosial yang parah ini ibarat bom waktu yang siap meledak. Ketika gelombang revolusi pasca-kemerdekaan menerpa, kemarahan yang terpendam di hati rakyat pun membara, memicu sentimen anti-feodalisme yang melahap seluruh Sumatra Timur.
Revolusi Sosial 1946 akhirnya menghantam, meluluhlantakkan segalanya. Harta benda dan kemegahan yang pernah menjadi simbol kebesaran, kini hanya menjadi sasaran penjarahan. Tidak lama setelah keruntuhan kekuasaan tersebut, Sultan Mahmud wafat pada tahun 1948, sekaligus menutup babak terakhir kejayaan Kesultanan Langkat dalam lembaran sejarah.
