Agroplus – Kabar gembira bagi masyarakat dan petani! Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengambil langkah proaktif yang krusial untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di seluruh pelosok negeri. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 secara resmi diperpanjang hingga 31 Januari 2026, menggunakan skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan.
Perpanjangan kebijakan ini merupakan strategi antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi dinamika harga beras pasca pergantian tahun. Tujuannya jelas: memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras berkualitas dengan harga yang terkendali sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema RPATA sendiri merupakan instrumen keuangan negara yang dirancang untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas hingga akhir tahun anggaran. Mekanisme ini, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk melanjutkan program penting tanpa terhambat batasan tahun fiskal.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa perpanjangan ini telah dikomunikasikan kepada Perum Bulog dan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga daerah. "Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ujar Sarwo dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu (11/1).
Sejalan dengan arahan Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, komitmen untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat menjadi prioritas utama. "Stok beras kita melimpah. Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula," tambah Sarwo, mengutip pernyataan pimpinannya.
Hingga penghujung tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai angka impresif 802,9 ribu ton, tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan kuat juga datang dari ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton pada akhir tahun 2025. Angka ini memberikan ruang gerak yang sangat memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur dan efektif.
Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui beragam kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat tradisional, ritel modern, serta melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang masif. Strategi ini bertujuan untuk menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen dan memastikan beras sampai ke tangan yang membutuhkan.
Menatap tahun 2026, Bapanas sedang dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Target penyaluran SPHP beras untuk tahun 2026 telah disepakati secara mufakat dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025, dengan volume ambisius sebesar 1,5 juta ton.
Perlu diketahui, skema RPATA juga telah sukses diterapkan untuk perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025, yang mencakup beras dan minyak goreng bagi para Penerima Bantuan Pangan (PBP). Per 9 Januari 2026, Bulog telah berhasil menyalurkan bantuan ini kepada 17,582 juta PBP, setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dengan tegas menyatakan bahwa ketersediaan beras secara nasional berada dalam kondisi sangat aman. Ia mengingatkan para pelaku usaha di sektor perberasan untuk tidak mencari alasan menaikkan harga melebihi ketentuan yang berlaku.
Amran memaparkan, "Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kita di akhir tahun mencapai 3,2 juta ton. Ini perlu diingat, Bapak Presiden, Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1984 saat stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang pernah mencapai 4 juta ton dan di akhir tahun ini 3,2 juta ton."
Lebih lanjut, ia menambahkan, "Stok beras di horeka (hotel, restoran, katering) adalah yang tertinggi sepanjang sejarah, di hotel, rumah-rumah, restoran, itu mencapai 12 juta ton, Bapak Presiden. Naik 49 persen dari tahun lalu. Jadi teman-teman pengusaha, tolong tidak ada alasan harga naik," tegas Amran saat membersamai Presiden Prabowo Subianto di Karawang pada 7 Januari 2026.
Torehan stok beras nasional di awal tahun 2026, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional, sungguh membanggakan, mencapai 12,53 juta ton. Angka ini mencakup stok di Bulog serta yang tersebar di tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, dan sektor horeka. Peningkatan ini sangat signifikan, melonjak hingga 203,05 persen dibandingkan stok awal tahun 2024 yang kala itu hanya 4,13 juta ton. Bahkan, jika dibandingkan dengan stok awal tahun 2025 yang sebesar 8,4 juta ton, terjadi peningkatan sebesar 49,12 persen. Ini menunjukkan resiliensi dan kapasitas produksi pangan nasional yang terus membaik, menjamin ketersediaan dan stabilitas harga beras bagi seluruh rakyat Indonesia.
