Agroplus – Pasar modal Indonesia dilanda gejolak signifikan pekan ini, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan tajam. Namun, di tengah kekhawatiran yang meluas, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan penenang bagi para investor, menegaskan komitmen pemerintah terhadap stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang kondusif. Pesan ini diharapkan dapat menjadi jangkar di tengah riuhnya dinamika pasar.
Dalam rentang satu pekan, IHSG anjlok hingga 6,94%, menandai pelemahan terburuk sejak Februari 2025 yang kala itu mencapai 7,83%. Situasi ini bahkan sempat memicu pemberlakuan trading halt selama dua hari berturut-turut pada 28-29 Januari 2026. Meskipun sempat menguat 1,18% pada 30 Januari 2026, aliran modal asing keluar (net outflow) mencapai Rp 13,93 triliun sepanjang 26-30 Januari 2026, menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi di kalangan investor global.
Pemicu utama gejolak ini adalah keputusan penyedia layanan indeks global MSCI yang membekukan saham-saham Indonesia dari portofolio bergengsi mereka. Lebih lanjut, MSCI juga mengeluarkan peringatan potensi penurunan status Indonesia dari emerging markets menjadi frontier market, sebuah sinyal yang tentu saja memicu reaksi negatif di pasar.
Menyusul pengumuman MSCI dan gelombang aksi jual yang tak terhindarkan, empat petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun, pemerintah bertindak cepat, memastikan kekosongan jabatan segera terisi untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan pasar.
Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (31/1) malam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada para investor. "Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh," ujar Airlangga, mengutip pernyataan Presiden. "Pemerintah tetap berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia."
Pesan optimisme ini diperkuat dengan beberapa prioritas utama yang dibahas dalam pertemuan di Wisma Danantara, dihadiri oleh para petinggi kementerian/lembaga. Pertama, Airlangga menekankan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang solid, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% pada kuartal ketiga 2025 dan diproyeksikan tumbuh lebih tinggi lagi pada kuartal keempat 2025. Ini menunjukkan daya tahan ekonomi riil yang kuat, sebuah fondasi penting bagi sektor manapun, termasuk pertanian.
Kedua, pemerintah bertekad menertibkan praktik ‘saham gorengan’ yang manipulatif, sebuah langkah krusial untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan berintegritas. Transparansi juga akan ditingkatkan melalui demutualisasi BEI, mengubah statusnya dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas perusahaan yang dapat dimiliki publik atau pihak lain, bukan lagi hanya oleh anggota bursa.
Ketiga, pengisian kembali posisi kunci di OJK dan BEI dilakukan dengan cepat. Friderida Widyasari diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, sekaligus tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Sementara itu, Direktur Utama BEI yang baru dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (2/2) mendatang.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor dan memastikan pasar modal Indonesia tetap menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di berbagai sektor.
