Agroplus – Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan program Irigasi Pompa (Irpom) untuk tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi potensi masalah dan memastikan program berjalan optimal, terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan akan terjun langsung mengawal bantuan pemerintah (Banpem) program strategis ini.
Fokus utama pengawasan adalah memastikan rekomendasi hasil pengawalan Itjen segera ditindaklanjuti. Hal ini ditegaskan dalam workshop yang diadakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Malang (Yoma), Yogyakarta. Plt. Inspektur Jenderal Kementan, Tin Latifah, menekankan pentingnya tindakan cepat terhadap rekomendasi yang diberikan agar program Irpom berjalan efektif.
"Ketika rekomendasi hasil pengawalan tidak segera ditindaklanjuti, permasalahan yang ditemukan tidak terselesaikan. Ini yang tidak kita inginkan," tegas Tin Latifah. Ia menambahkan bahwa Itjen tidak hanya bertugas melakukan audit, tetapi juga pembinaan dan pengawalan sebagai bagian dari fungsi peringatan dini.
Inspektur I Itjen, Andry Asmara, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah strategis dengan melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi. "Tim Itjen di kabupaten/provinsi wajib memonitor rekomendasi hasil pengawalan, untuk memastikan apakah rekomendasi tersebut dilaksanakan atau tidak. Jika tidak, kita akan cari solusinya," ujarnya.
Meskipun hasil pengawalan program Irpom tahun 2025 dinilai cukup baik dari segi perencanaan dan pelaksanaan, Andry menyoroti tata kelola laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum sesuai standar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kelompok tani penerima bantuan, sehingga pertanggungjawaban sulit untuk dipantau secara menyeluruh.
Program Irigasi Pompa merupakan salah satu upaya percepatan perluasan areal tanam (PAT) sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Program ini terbukti efektif mengatasi kekeringan dan meningkatkan hasil panen di berbagai daerah. Irpom menjadi solusi cepat untuk menjawab persoalan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan nasional.
Workshop hasil pengawalan Irpom tahun 2025 ini diikuti oleh sejumlah satuan kerja (satker) penerima bantuan Irpom di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Kementan berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, program Irpom dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi petani serta ketahanan pangan Indonesia.
