agroplus.co.id – Kabar mengejutkan datang dari sektor konstruksi nasional. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), salah satu emiten BUMN karya terkemuka di Indonesia, kini tengah menghadapi tantangan hukum terkait gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Persoalan ini menjadi sorotan tajam di pasar modal setelah informasi mengenai pendaftaran perkara tersebut muncul di sistem pengadilan.
Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), gugatan ini telah terdaftar secara resmi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut tercatat dengan Nomor Register 349/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst. Merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan ini mulai terdeteksi pada tanggal 17 November 2026.

Adapun pihak yang melayangkan gugatan PKPU tersebut adalah dua entitas bisnis, yakni PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia. Kehadiran gugatan ini tentu memicu pertanyaan di kalangan investor dan pemangku kepentingan mengenai kondisi likuiditas serta manajemen utang yang sedang dijalankan oleh perusahaan konstruksi plat merah tersebut.
Menanggapi situasi yang berkembang, pihak manajemen Adhi Karya segera memberikan klarifikasi resmi. Dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (20/11/2026), manajemen mengungkapkan bahwa hingga saat ini, perusahaan belum menerima pemberitahuan resmi atau relaas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara tersebut.
"Hingga surat ini diterbitkan, Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi (Relaas) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tulis manajemen dalam keterangannya.
Lebih lanjut, manajemen menegaskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan verifikasi secara mendalam. Setelah surat pemberitahuan resmi diterima, perusahaan berkomitmen untuk menelaah secara menyeluruh seluruh dasar hukum serta substansi dari permohonan PKPU yang diajukan oleh para penggugat. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa perusahaan memiliki posisi hukum yang kuat dalam menghadapi tuntutan tersebut.
Pihak Adhi Karya juga berjanji akan memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap perkembangan terbaru terkait proses hukum ini akan disampaikan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di pasar modal.
Meski tengah menghadapi tekanan hukum, manajemen memberikan jaminan optimisme kepada publik. Mereka menyatakan bahwa perkara PKPU ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya operasional perusahaan di lapangan. Selain itu, kondisi keuangan serta keberlangsungan usaha (going concern) Adhi Karya dipastikan tetap terjaga dan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran investor terhadap stabilitas kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Publik kini tengah menunggu bagaimana proses hukum ini akan berjalan di pengadilan serta bagaimana strategi perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya.
