agroplus.co.id – Niat baik membantu kerabat atau teman yang sedang kesulitan finansial ternyata bisa menjadi bumerang yang menghancurkan masa depan finansial Anda. Banyak orang yang dengan ringan memberikan fotokopi KTP atau data pribadi lainnya kepada orang lain agar mereka bisa mengajukan pinjaman online (pinjol). Namun, tindakan ini menyimpan risiko fatal yang sering kali tidak disadari: gagal mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Risiko ini muncul karena dalam sistem perbankan, tanggung jawab hukum dan finansial melekat sepenuhnya pada pemilik identitas yang terdaftar. Ketika orang yang meminjam uang tersebut gagal melunasi kewajibannya, maka catatan buruk akan muncul atas nama Anda, bukan atas nama orang yang sebenarnya menggunakan uang tersebut.

Pengamat Properti, Marine Novita, memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak lain. Menurutnya, bank hanya akan melihat siapa yang tercatat sebagai peminjam dalam sistem. Bank tidak akan peduli jika Anda mengaku bahwa uang tersebut sebenarnya digunakan oleh orang lain.
"Jangan sampai menggampangkan urusan pinjam KTP ke teman atau saudara. Meskipun niat kita baik, namun saat mereka bermasalah dengan pembayaran, profil kredit kitalah yang akan dinilai buruk oleh bank. Ini banyak terjadi, di mana pemilik KTP akhirnya kesulitan saat ingin mengajukan pinjaman besar seperti KPR," ungkap Marine.
Fenomena ini semakin mengkhawatirkan seiring dengan menjamurnya layanan pinjaman online dan fitur Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Kemudahan akses yang hanya memerlukan verifikasi wajah atau foto KTP membuat masyarakat sangat mudah terjerat utang. Bahkan, beberapa platform digital sering kali memberikan insentif berupa diskon bagi pengguna yang melakukan transaksi secara kredit, yang secara tidak langsung mendorong budaya berutang.
Marine menyoroti bahwa banyak masyarakat, terutama dari sektor tenaga kerja informal yang mencapai 60 persen di Indonesia, belum memahami dampak jangka panjang dari keterlambatan pembayaran. Banyak yang menganggap keterlambatan beberapa hari adalah hal sepele, padahal hal tersebut dapat merusak skor kredit dalam sistem informasi keuangan.
Ketika seseorang mengajukan KPR, bank akan melakukan pengecekan mendalam terhadap riwayat pembayaran melalui sistem informasi kredit. Jika ditemukan status kolektibilitas 5, yang menandakan adanya kredit macet, maka pengajuan KPR tersebut hampir dipastikan akan ditolak.
Penting untuk diingat bahwa bank tidak mengenal istilah pengecualian (exception) untuk alasan "uangnya dipakai teman". Identitas yang tertera di sistem adalah pihak yang memegang tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data pribadi adalah langkah krusial untuk memastikan impian memiliki hunian pribadi di masa depan tidak sirna hanya karena sebuah bantuan yang salah sasaran.
