agroplus.co.id – Fenomena penutupan sejumlah bank di Indonesia tengah menjadi sorotan tajam. Sepanjang tahun berjalan hingga November 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat telah mencabut izin usaha sebanyak 17 Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kabar ini sempat memicu kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai stabilitas sektor keuangan nasional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyebab utama dari rentetan penutupan bank ini bukanlah karena guncangan ekonomi makro, melainkan faktor internal yang jauh lebih krusial.
Salah satu kasus terbaru yang menyita perhatian adalah pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Berdasarkan keterangan resmi, bank tersebut terpaksa ditutup lantaran tidak mampu memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) yang berada di bawah angka 12 persen. Selain itu, pihak bank juga dinilai gagal dalam menjalankan langkah-langkah penyehatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya.

Jika menilik sebaran geografisnya, Sumatra Barat menjadi wilayah dengan jumlah bank yang paling banyak tumbang, yakni sebanyak 4 bank atau menyumbang 23,5 persen dari total bank yang tutup tahun ini. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Barat dengan 3 bank, disusul oleh Jawa Timur dan Bali yang masing-masing kehilangan 2 bank. Sementara itu, wilayah Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Sumatra Selatan hanya mencatatkan masing-masing satu bank yang berhenti beroperasi.
Data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memperkuat tren ini. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 15 bank telah menjalani proses likuidasi. Angka ini menunjukkan lonjakan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 5 bank yang dilikuidasi.
Ketua Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa lonjakan likuidasi ini tidak mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil. Sebaliknya, sektor perbankan nasional sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat sehat. Hal ini dibuktikan dengan permodalan yang kuat, kualitas kredit yang terus membaik, serta likuiditas agregat yang masih sangat memadai. Bahkan, pertumbuhan kredit perbankan yang sempat melambat pada tahun 2025 kini kembali menunjukkan pertumbuhan dua digit pada tahun 2026.
"Kami memantau bahwa kelemahan pada tata kelola menjadi penyebab dominan dalam kasus-kasus yang kami tangani," ungkap Anggito dalam sebuah forum finansial. Hal ini menegaskan bahwa "momok" utama bukanlah krisis ekonomi, melainkan manajemen internal yang buruk atau bad governance.
Menanggapi situasi ini, LPS dan OJK berkomitmen untuk memperkuat sistem deteksi dini guna mengidentifikasi bank-bank yang berpotensi gagal sebelum masalahnya menjadi terlalu besar. Langkah preventif ini sangat penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi nasabah.
Dalam mekanisme penyelamatan, LPS akan melakukan evaluasi mendalam terhadap potensi bisnis sebuah bank yang bermasalah. Jika bank tersebut masih memiliki prospek, LPS dapat mengambil alih kepemilikan melalui penyetoran modal. Namun, jika bank dianggap sudah tidak bisa diselamatkan lagi, maka langkah likuidasi menjadi jalan terakhir. Fokus utama otoritas bukanlah menambah jumlah likuidasi, melainkan mencegah kegagalan bank sedini mungkin demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
