agroplus.co.id – Industri perbankan skala kecil di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Sepanjang tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha sebanyak 17 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Fenomena ini menjadi sorotan tajam karena menunjukkan adanya kerentanan pada stabilitas lembaga keuangan di tingkat daerah.
Kabar terbaru mengenai penutupan ini datang dari wilayah Sumatra Barat. OJK secara resmi telah mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Langkah drastis ini diambil berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 yang diterbitkan pada Kamis (19/11/2026).

Dalam keterangan resminya, pihak regulator menjelaskan bahwa tindakan ini bukan tanpa alasan. Pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari strategi pengawasan ketat guna memperkuat struktur industri perbankan nasional sekaligus melindungi dana serta kepercayaan masyarakat luas. OJK menegaskan bahwa menjaga kesehatan ekosistem keuangan adalah prioritas utama agar tidak terjadi efek domino yang merugikan nasabah.
Penyebab utama jatuhnya PT BPR LPN Labuh Gunung adalah masalah kesehatan finansial yang kronis. Bank tersebut diketahui memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) yang berada di bawah ambang batas aman, yakni kurang dari 12 persen. Selain itu, bank tersebut dinilai gagal dalam menjalankan berbagai upaya penyehatan yang telah diinstruksikan oleh regulator sebelumnya.
Jika menilik peta sebaran bank yang tumbang, Sumatra Barat muncul sebagai provinsi dengan jumlah penutupan terbanyak. Tercatat ada 4 bank yang harus gulung tikar, atau setara dengan 23,5 persen dari total keseluruhan bank yang dicabut izin usahanya tahun ini. Daftar bank di Sumatra Barat yang tumbang meliputi BPR Suliki Gunung Mas, BPR Pembangunan Nagari, BPR Sungai Rumbai, dan yang terbaru adalah BPR LPN Labuh Gunung.
Menyusul di posisi kedua adalah Jawa Barat dengan 3 bank yang berhenti beroperasi, yakni Perumda BPR Bank Cirebon, BPR Syariah Hasanah Mandiri, dan BPRS Gaido Indonesia. Sementara itu, Jawa Timur dan Bali masing-masing mencatatkan 2 bank yang kehilangan izin usahanya. Di Jawa Timur, bank yang terdampak adalah BPR Prima Master Bank dan BPR Dwicahaya Nusaperkasa, sedangkan di Bali terdapat BPR Kamadana dan BPR Pasarraya Kuta.
Menariknya, Jakarta yang selama ini dianggap sebagai pusat keuangan nasional justru hanya mencatatkan 1 bank yang tumbang, yaitu BPR Koperindo Jaya. Angka yang sama juga terlihat di beberapa provinsi lain seperti Jawa Tengah (BPR Ceper Permata Artha), DI Yogyakarta (BPR Mataram Mitra Manunggal), Banten (BPRS Musyarakah Ummat Indonesia), dan Sumatra Selatan (BPR Agritrans Batumarta).
Fenomena ini menjadi pengingat bagi para pelaku industri perbankan daerah untuk lebih memperkuat permodalan dan manajemen risiko agar tetap mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang kian menantang.
