agroplus.co.id – Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam posisi yang sangat kuat dan tangguh. Hal ini disampaikan sebagai respons atas munculnya kekhawatiran terkait potensi penurunan status pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi kategori standalone. Meski terdapat ketidakpastian di pasar global, pemerintah optimis bahwa fondasi ekonomi nasional mampu bertahan menghadapi berbagai guncangan.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), Herman Saheruddin, menjelaskan bahwa kinerja indikator ekonomi Indonesia sejauh ini menunjukkan tren yang resilien. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul dari dinamika pasar modal global. Salah satu instrumen utama yang menjadi kunci stabilitas ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Herman menekankan bahwa APBN memiliki peran krusial sebagai peredam kejut atau shock absorber di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan fungsi tersebut, pemerintah mampu menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat, terutama pada komoditas penting seperti bahan bakar minyak (BBM) subsidi. "Kementerian Keuangan terus berkomitmen menjaga APBN agar tetap berfungsi sebagai peredam. Itulah alasan mengapa harga-harga, khususnya BBM subsidi, tetap terkendali meskipun ada gejolak," ujar Herman kepada awak media.
Menatap masa depan, pemerintah menunjukkan optimisme tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 dapat melampaui angka 5 persen. Angka ini sejalan dengan target ambisius yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen.
Kekuatan ekonomi Indonesia juga diakui oleh lembaga internasional. Mengutip data dari International Monetary Fund (IMF), posisi ekonomi Indonesia saat ini menempati peringkat ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya dinilai sebagai "titik terang" (bright spot) di kawasan Asia Pasifik, di tengah kondisi ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan.
Selain faktor fundamental, stabilitas pasar modal juga didukung oleh langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Reformasi ini mulai menunjukkan hasil positif yang terlihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sebagai contoh, IHSG baru-baru ini berhasil menutup perdagangan di zona hijau dengan kenaikan signifikan mencapai 1,12 persen ke level 5.387,91.
Herman menambahkan bahwa berbagai kebijakan teknis, seperti pengaturan free float dan penanganan High Shareholding Concentration (HSC), merupakan bagian dari upaya OJK dalam memperkuat struktur pasar saham agar lebih sehat dan kompetitif di mata investor internasional. Dengan kombinasi APBN yang kuat dan reformasi pasar yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global.
