Agroplus – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh tindakan tegas pemerintah menyegel gudang beras impor ilegal asal Thailand milik PT Multazam Sabang Group (MSG) di Sabang, Aceh. Penyegelan ini dilakukan setelah ditemukan 250 ton beras impor yang masuk tanpa izin resmi.
Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I Kadin Indonesia, Ivan Batubara, menyatakan bahwa impor beras adalah komoditas strategis yang pengaturannya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Keputusan impor hanya bisa diambil melalui Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait.
"Impor beras bukan kewenangan satu menteri saja, melainkan hasil Ratas dan diputuskan oleh Presiden. Dalam Ratas, Presiden memutuskan apakah impor diizinkan, berapa volumenya, kapan waktu masuknya, dan siapa pihak yang ditugaskan," jelas Ivan. Pihak yang biasanya ditugaskan untuk melakukan impor adalah Bulog.
Kebijakan impor beras, lanjut Ivan, sangat sensitif karena berkaitan erat dengan inflasi, kesejahteraan petani, cadangan beras pemerintah (CBP), dan ketahanan pangan nasional. Apalagi, saat ini produksi dan stok beras dalam negeri sedang dalam kondisi yang baik.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras nasional periode Januari hingga November 2024 mencapai 33,19 juta ton, dan diperkirakan akan mencapai 34,77 juta ton hingga akhir tahun. Dengan konsumsi nasional sekitar 30,97 juta ton, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus beras sebesar 3,8 juta ton tahun ini.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, juga telah menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak melakukan impor beras. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, memaksimalkan produksi dalam negeri, dan menjaga semangat petani Indonesia.
"Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Tanggung jawab kita semua menjaga kesejahteraan petani," tegas Mentan Amran.
Artikel ini ditulis oleh Supianto, wartawan Agroplus.
