Agroplus – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas berbagai praktik culas di sektor pertanian. Melalui kanal pengaduan WhatsApp "Lapor Pak Amran" yang diaktifkan kembali pada 31 Oktober lalu, ribuan laporan penyimpangan berhasil dibongkar dalam waktu singkat. Skandal-skandal ini mencakup mafia pupuk bersubsidi, pungutan liar (pungli) bantuan alat pertanian, hingga penyelundupan komoditas pangan ilegal yang merugikan petani dan mengancam kedaulatan pangan nasional.
Kanal "Lapor Pak Amran" bukan sekadar wadah menampung keluhan, melainkan sebuah platform partisipasi publik yang langsung memicu penindakan tegas. Mentan Amran menjamin kerahasiaan pelapor dan secara aktif mendorong seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani perorangan hingga kelompok tani, untuk berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang mereka temukan di lapangan. "Negara hadir dan tidak akan diam jika petani dirugikan. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas laporannya. Yang melapor adalah pahlawan pangan. Itulah jasa-jasa Anda pada negara," tegas Amran, mengapresiasi keberanian warga.
Penanganan laporan dilakukan dengan kecepatan tinggi melalui tim pengawasan internal Kementerian Pertanian, yang berkoordinasi erat dengan lintas kementerian, aparat penegak hukum (APH), serta pemerintah daerah. Hasilnya, dalam kurun waktu lebih dari dua bulan, serangkaian kasus besar berhasil diungkap dan ditindaklanjuti dengan serius.
Salah satu kasus krusial yang terungkap dari "Lapor Pak Amran" adalah pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi oleh pengecer dan distributor nakal. Amran tak segan mengeluarkan ultimatum: izin usaha pengecer dan distributor yang terbukti melanggar ketentuan HET akan dicabut tanpa kompromi. Ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di berbagai wilayah untuk memperketat pengawasan terhadap distributor agar implementasi HET berjalan sesuai aturan.
Tak hanya itu, kanal pengaduan ini juga berperan vital dalam menggagalkan masuknya 40,4 ton beras ilegal di Batam. Berkat laporan cepat dari masyarakat, Amran dan timnya segera bertindak, menyegel beras ilegal tersebut bahkan sebelum kapal pembawa sempat bersandar di pelabuhan. Penindakan cepat ini merupakan hasil koordinasi sigap dengan TNI, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah, menunjukkan efektivitas sinergi dalam menjaga pintu gerbang pangan nasional.
Praktik pungutan liar (pungli) terhadap bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor juga menjadi sorotan. "Lapor Pak Amran" berhasil mengungkap modus operandi seorang staf Kementerian Pertanian yang mengaku sebagai Direktur Jenderal dan meminta uang antara Rp50 juta hingga Rp100 juta per unit traktor kepada petani di 99 titik berbeda. Menindaklanjuti laporan tersebut, Mentan Amran langsung memerintahkan pemeriksaan internal yang berujung pada pemecatan pelaku dan penyerahan bukti-bukti kepada aparat penegak hukum untuk proses pidana.
Kasus lain yang berhasil digagalkan berkat informasi dari masyarakat adalah penyelundupan 133,5 ton bawang bombai ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Laporan warga menyebut adanya pengiriman bawang bombai tanpa dokumen karantina melalui kapal dari Pontianak. Tim gabungan yang terdiri dari Polrestabes Semarang, Balai Karantina, TNI, dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan dan mengamankan seluruh muatan. Barang ilegal tersebut kini ditangani sesuai prosedur hukum untuk melindungi keamanan pangan dan mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina.
Mentan Amran menegaskan bahwa kanal "Lapor Pak Amran" di nomor 0823-1110-9390 akan terus dibuka lebar. Ia meminta masyarakat untuk menyampaikan laporan secara jelas dan detail, termasuk alamat lokasi dan jenis pelanggaran, agar dapat segera ditindaklanjuti. "Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, afiliasinya, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Kalau ada yang bermain-main kita tindak tegas," pungkas Mentan Amran.
Melalui kanal ini, Kementerian Pertanian berharap pengawasan sektor pertanian dapat dilakukan secara kolaboratif, sehingga petani terlindungi, pangan aman, dan kedaulatan pangan nasional semakin kuat.
