agroplus.co.id – Pemerintah Indonesia menunjukkan ketangguhan dalam mengelola stabilitas fiskal di tengah dinamika pasar keuangan global yang tidak menentu. Melalui langkah strategis, Kementerian Keuangan berhasil menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp586,1 triliun. Langkah besar ini diambil sebagai upaya untuk menutup celah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga periode Oktober 2026.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa kondisi APBN saat ini mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun terdapat defisit, performa belanja negara menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga saat ini, realisasi belanja negara telah menyentuh angka Rp2.997,2 triliun. Angka tersebut merepresentasikan 78 persen dari total pagu yang ditetapkan, dengan catatan pertumbuhan yang cukup signifikan yakni sebesar 15,6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, mesin pendapatan negara juga terus bergerak maju. Pendapatan negara yang terkumpul telah mencapai Rp2.618 triliun, atau sekitar 83 persen dari target tahunan. Menariknya, pendapatan ini mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif sebesar 23,9 persen dibandingkan dengan capaian pada Oktober 2025.
Dalam konferensi pers "APBN Kita" yang digelar pada Jumat (13/11/2026), Suahasil memaparkan rincian pembiayaan utang netto yang mencapai Rp629,3 triliun. Komposisi pembiayaan tersebut terdiri dari penerbitan SBN sebesar Rp586,1 triliun dan tambahan dari sektor pinjaman sebesar Rp43,2 triliun.
Suahasil menekankan bahwa strategi penerbitan SBN tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan berbagai faktor, terutama mengenai momentum waktu penerbitan. Fokus utama pemerintah adalah memastikan penerbitan SBN dilakukan dengan biaya yang rendah (low cost) dengan selalu memantau posisi kas negara serta dinamika pasar yang sedang berlangsung.
Tantangan terbesar muncul ketika pasar keuangan mengalami tekanan, terutama terkait dengan kebijakan MSCI yang sempat memberikan sentimen negatif terhadap pasar saham Indonesia secara mandiri (standalone). Kondisi pasar yang tidak kondusif ini sempat memengaruhi minat investor terhadap surat utang negara.
Sebagai gambaran, Suahasil menyebutkan bahwa pada 16 Oktober 2026, permintaan terhadap surat utang sempat melonjak hingga Rp64,8 triliun. Namun, situasi berbalik drastis ketika MSCI mengumumkan posisi Indonesia pada 27 Oktober 2026. Akibat pengumuman tersebut, permintaan surat utang merosot tajam menjadi hanya Rp31,09 triliun.
"Ini adalah tekanan nyata yang harus kami hadapi di lapangan," ujar Suahasil. Ia menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi gejolak ini adalah menjaga kredibilitas pengelolaan ekonomi dan APBN.
Berkat pengelolaan yang disiplin dan transparan, kepercayaan pasar mulai pulih. Pada 10 November, permintaan untuk Surat Utang Negara (SUN) kembali melonjak ke angka Rp79,71 triliun. Pemulihan ini menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan (resilience) yang kuat dan pengelolaan APBN yang tetap kredibel di mata para investor global.
