agroplus.co.id – Raksasa konstruksi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), tengah menyiapkan langkah strategis yang akan mengubah peta struktur permodalan perusahaan. Melalui keterbukaan informasi terbaru, perusahaan BUMN ini mengumumkan adanya perubahan jadwal terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada pertengahan November.
Perusahaan memutuskan untuk mengundur pelaksanaan rapat tersebut menjadi tanggal 4 Desember 2026. Pertemuan penting ini nantinya akan digelar secara luring di ADHI Tower, Cawang, Jakarta Timur, sekaligus menyediakan akses daring bagi para pemegang saham melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Fokus utama yang menjadi sorotan para investor dalam RUPSLB mendatang adalah rencana divestasi atau pelepasan kepemilikan saham ADHI pada PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ). Langkah ini bukan sekadar transaksi biasa, melainkan bagian dari skema restrukturisasi besar-besaran pada perusahaan terbuka yang berada di bawah kendali pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Meski secara regulasi, berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Transaksi Material, rencana divestasi ini sebenarnya masuk dalam kategori pengecualian kewajiban persetujuan RUPS, manajemen ADHI tetap mengambil langkah transparan. Perusahaan memilih untuk tetap meminta restu dari para pemegang saham sebagai bentuk tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Selain isu pelepasan saham jalan tol tersebut, agenda krusial lainnya yang akan dibahas adalah perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
Perubahan ini tergolong signifikan karena terdapat pergeseran alokasi dana yang sebelumnya telah tertuang dalam prospektus maupun keputusan RUPS terdahulu. Mengingat nilai perubahan penggunaan dana tersebut melampaui ambang batas 10 persen dari total dana hasil penawaran umum, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a POJK Nomor 40 Tahun 2025, ADHI wajib mendapatkan persetujuan resmi dari para pemegang saham dalam forum RUPSLB.
Langkah perubahan penggunaan dana ini sering kali diambil perusahaan untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan pendanaan proyek yang lebih mendesak atau menguntungkan secara jangka panjang.
Bagi para investor yang ingin memberikan suara atau menghadiri rapat tersebut, perusahaan telah menetapkan ketentuan mengenai hak kehadiran. Pemegang saham yang berhak hadir adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau pemilik saham yang terdaftar dalam catatan saldo rekening efek di KSEI pada saat penutupan perdagangan hari Rabu, 11 November 2026, hingga pukul 16.00 WIB.
Keputusan divestasi dan perubahan penggunaan dana ini diprediksi akan menjadi sinyal kuat mengenai arah kebijakan strategis ADHI dalam memperkuat struktur keuangan dan fokus bisnis mereka di masa depan. Pantauan pasar kini tertuju pada bagaimana para pemegang saham merespons rencana besar ini.
