agroplus.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyusun peta jalan baru untuk mereformasi pasar modal nasional. Langkah ambisius ini diambil dengan mengadopsi pola keberhasilan reformasi bursa yang telah diterapkan di Jepang dan Korea Selatan. Fokus utamanya adalah melakukan lonjakan valuasi atau valuing up terhadap perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad H. Wibowo, mengungkapkan bahwa misi utama pemerintah adalah mendorong peningkatan nilai emiten melalui perbaikan tata kelola perusahaan (corporate governance). Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kebijakan di sektor ekonomi riil agar kinerja fundamental perusahaan dapat tumbuh secara organik.
Dalam pertemuan konsultatif bersama para pemangku kepentingan—termasuk BEI, KPEI, KSEI, OJK, serta perwakilan emiten—Dradjad menjelaskan bahwa meniru jejak Jepang dan Korea Selatan adalah langkah strategis. Di Jepang, reformasi dilakukan dengan menyasar efisiensi di tingkat direksi. Para pemimpin perusahaan didorong untuk lebih cerdas dalam mengelola modal atau capital efficiency. Jika penggunaan modal semakin efisien, kinerja perusahaan akan meningkat, yang pada akhirnya membuat harga saham menjadi lebih menarik bagi investor global maupun domestik.
Tidak hanya berhenti pada tata kelola, pemerintah juga akan masuk ke ranah kebijakan makro. Berbagai usulan kebijakan seperti penyesuaian pajak, regulasi bea masuk, hingga dukungan terhadap sektor energi hijau sedang dikaji. Tujuannya jelas: menciptakan ekosistem ekonomi riil yang sehat agar emiten memiliki fondasi kuat untuk meningkatkan nilai perusahaannya.
Selain urusan valuasi, pemerintah juga menyoroti pentingnya kecepatan dalam penegakan aturan. Dradjad menekankan bahwa proses pengambilan keputusan terkait pelanggaran di pasar modal harus bisa dipercepat. Mengacu pada standar internasional, proses hukum atau sanksi di bursa seharusnya bisa diselesaikan dalam rentang waktu satu hingga tiga minggu saja.
Terkait isu pengawasan, Dradjad meluruskan persepsi publik yang menganggap pengawasan pasar modal Indonesia masih lemah. Menurutnya, pengawasan sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun kendala utamanya terletak pada intensitas komunikasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keputusan pengawasan dapat tersampaikan secara transparan kepada pelaku pasar agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat pasar modal kini telah bertransformasi menjadi instrumen tabungan rakyat. Dengan sekitar 15% penduduk usia produktif yang sudah terjun ke dunia investasi, pergerakan bursa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap aset investor ritel menjadi prioritas utama. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan aset masyarakat agar pasar modal tetap menjadi sarana pengembangan kekayaan yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
