Agroplus – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 16 triliun untuk tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta untuk memperkuat program bantuan pangan yang menyasar masyarakat rentan. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan langsung usulan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (7/7).
Arief menjelaskan bahwa pagu indikatif Bapanas saat ini hanya Rp 79 triliun, angka yang dinilai kurang ideal untuk menjalankan mandat stabilisasi pangan secara efektif. Tambahan anggaran ini akan difokuskan pada dua program utama: stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran.
Kebutuhan intervensi pemerintah dalam sektor pangan bersifat fluktuatif, tergantung pada musim panen dan dinamika pasar. Berdasarkan data historis, periode Januari-Februari seringkali mengalami defisit produksi beras. Sementara Maret-April adalah masa panen raya, dan Mei-Juli membutuhkan stabilisasi harga serta bantuan pangan. Menjelang akhir tahun, intervensi kembali diperlukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) karena panen tidak merata di seluruh wilayah.
Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa neraca produksi-konsumsi beras bulanan pada tahun 2025 mengalami defisit 1,36 juta ton pada Januari dan 0,09 juta ton pada Februari. Meskipun surplus terjadi pada Maret (2,49 juta ton) dan April (2,69 juta ton), surplus tersebut menurun drastis pada Mei (0,25 juta ton) dan kembali defisit pada Juni (0,32 juta ton).
Arief juga mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan yang telah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk bantuan pangan sebagai stimulus ekonomi, serta Rp 1,3 triliun untuk stabilisasi pangan. Dana ini sangat membantu dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi pangan.
Saat ini, stok beras di Bulog mencapai 4,2 juta ton, jumlah yang dinilai cukup untuk melakukan intervensi pasar jika terjadi gejolak harga. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas pangan dan memastikan ketersediaan pasokan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengakui pentingnya penguatan anggaran Bapanas. Menurutnya, anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk operasional rutin, sementara program-program strategis membutuhkan dukungan finansial yang lebih besar. Komisi IV DPR RI telah menindaklanjuti usulan tambahan anggaran ini dan mendukungnya dalam kesimpulan rapat. Diharapkan, dengan anggaran yang memadai, Bapanas dapat menjalankan perencanaan program yang matang dan efektif untuk tahun 2026.
