Agroplus – Cianjur, sebuah wilayah di Jawa Barat yang kini dikenal dengan potensi pertanian dan perkebunannya, menyimpan catatan sejarah kelam di balik kemakmuran komoditas yang melimpah. Terutama kopi, yang pada masanya menjadi primadona dan sumber kekayaan tak terhingga. Namun, di balik gemerlapnya hasil bumi yang subur, tersembunyi kisah pilu rakyat jelata yang terpaksa menanggung beban berat demi kemewahan para penguasa lokal, termasuk Bupati Cianjur, pada era kolonial.
Sejarah mencatat, Cianjur pernah menjadi salah satu pusat produksi kopi terbesar di wilayah Priangan. Bahkan, pada tahun 1806, produksi kopi di daerah ini mencapai angka fantastis sekitar 1,5 juta "kopi" (merujuk pada satuan berat atau jumlah pohon). Angka ini, menurut sejarawan Belanda Jan Breman dalam bukunya "Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870" (2014), menjadikan Cianjur sebagai produsen kopi paling dominan selama periode tanam paksa (1830-1870).
Kekayaan melimpah dari hasil perkebunan kopi ini secara langsung mengangkat status sosial dan ekonomi para elite lokal. Nina Herlina Lubis, dalam karyanya "Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942" (1998), mengungkapkan bahwa para bupati di wilayah tersebut adalah kelompok yang paling bergelimang harta. Sumber pemasukan mereka tak hanya dari gaji resmi, melainkan juga dari pungutan pajak dan praktik feodalisme tak tertulis yang mengakar kuat.
Ironisnya, kemakmuran yang dinikmati para elite ini tidak sejalan dengan kondisi rakyat. Para petani kopi, yang menjadi tulang punggung produksi, justru harus bekerja keras di bawah sistem tanam paksa yang kejam. Hasil jerih payah mereka lebih banyak mengalir ke kas kolonial dan memperkaya para bupati serta elite lokal lainnya, meninggalkan rakyat dalam penderitaan dan kemiskinan.
Gaya hidup mewah Bupati Cianjur pada masa itu menjadi sorotan tajam. Jan Breman menggambarkan bagaimana sang bupati seringkali bepergian dengan kereta berlapis emas, menunjukkan kemegahan layaknya seorang bangsawan besar. "Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi," tulis Breman. Barang-barang seperti candu, tembakau, dan katun pun mereka bawa pulang untuk dijual kembali kepada para kepala bawahan, menciptakan lingkaran ekonomi yang menguntungkan elite.
Kemewahan ini bahkan menimbulkan beban bagi daerah lain. Multatuli, pegawai kolonial Belanda yang terkenal dengan novel "Max Havelaar" (1860), menyoroti bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru membebani wilayah yang disinggahi. Rombongan besar bupati yang terdiri dari ratusan orang beserta kuda-kuda mereka harus ditampung dan diberi makan oleh penduduk setempat, menambah penderitaan rakyat di daerah yang dikunjungi.
Nina Herlina Lubis menjelaskan bahwa fenomena ini tak lepas dari cara pandang kekuasaan saat itu. Kabupaten diibaratkan sebagai panggung pertunjukan, dengan bupati sebagai aktor utama yang harus menampilkan kemegahan dan kehebatan. Citra kemewahan ini menjadi simbol kekuasaan yang harus dipertahankan, meskipun harus dibayar mahal oleh keringat dan air mata rakyat.
Sejarah Cianjur, dengan segala kemakmuran komoditas kopinya, mengajarkan kita tentang pola yang terus berulang: bagaimana kekuasaan dan kemewahan elite seringkali berjalan beriringan dengan penderitaan rakyat. Sebuah refleksi penting bagi kita untuk terus mengawal agar hasil bumi yang melimpah dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.
