Agroplus – Kenaikan harga beras, baik medium maupun premium, menjadi sorotan utama setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga gabah. Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia memberikan analisis mendalam terkait fenomena ini.
Kebijakan penyesuaian harga gabah sebenarnya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Eliza Mardian, Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, menjelaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) sektor pangan mengalami peningkatan signifikan dalam enam bulan terakhir. "Sejak Januari hingga Juni 2025, NTP pangan berada di kisaran 106 hingga 109. Pada Juni 2025, NTP tercatat 109,24, naik dibandingkan Juni 2024 yang hanya 106,2. Ini berarti daya beli petani meningkat," ujarnya kepada agroplus.co.id, di Jakarta, Rabu (16/7).
Eliza menekankan bahwa tanpa penyesuaian harga gabah, petani akan merugi dan kehilangan motivasi untuk bertani. "Jika sektor pangan tidak menjanjikan kesejahteraan, sulit bagi pemerintah meningkatkan produksi karena petani demotivasi akibat kerugian," tegasnya.
Namun, di sisi lain, penyesuaian harga gabah memicu pelaku industri beras untuk menyesuaikan harga jual demi menjaga margin keuntungan. Inilah yang kemudian berdampak pada kenaikan harga beras di pasar. "Kenaikan harga beras premium tidak terlalu masalah bagi kalangan atas. Persoalannya adalah harga beras medium yang tinggi karena target konsumennya menengah ke bawah," jelas Eliza.
Untuk melindungi daya beli kelompok menengah ke bawah, Eliza menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau bantuan pangan. "Program ini dapat menyediakan beras dengan harga terjangkau karena disubsidi pemerintah," tambahnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Eliza menekankan pentingnya efisiensi biaya produksi melalui mekanisasi pertanian dan pengendalian harga sewa lahan yang wajar. "Selain menekan biaya produksi, produktivitas juga perlu ditingkatkan. Dengan begitu, volume akan bertambah meski keuntungan kecil," jelasnya.
Rantai pasok yang panjang juga menjadi sorotan Eliza sebagai penyebab mahalnya harga beras di tingkat konsumen. Setiap mata rantai distribusi mengambil margin keuntungan, yang akhirnya membebani harga akhir di pasar. "Untuk menekan harga, rantai pasok harus dipangkas. Petani sebaiknya bergabung dalam kelompok tani (Poktan) atau koperasi yang memiliki rice milling unit (RMU)," sarannya. Dengan demikian, koperasi dapat menjual beras langsung, dan petani tidak perlu lagi menjual gabah.
Menurut Eliza, petani skala kecil yang tidak tergabung dalam kelembagaan seperti koperasi akan terus bergantung pada tengkulak. "Tengkulak bisa mengumpulkan hasil panen dari berbagai petani untuk dijual ke pedagang besar. Jika petani mau bergabung dalam kelompok dan koperasi, skala mereka akan besar dan mampu menyuplai ke pengecer beras," katanya.
Menanggapi polemik perebutan gabah antara pemerintah dan penggilingan swasta, Eliza menilai anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. "Bulog hanya menyerap 2,4 juta ton beras per Juni, sementara produksi beras Januari-Juni 2025 mencapai 19 juta ton. Artinya, pemerintah hanya menyerap 12,5 persen saja," ujarnya.
Persoalan sebenarnya terletak pada persaingan antara penggilingan kecil dan korporasi besar yang mampu menyerap gabah dalam jumlah banyak karena memiliki modal dan teknologi. "Harga ditentukan oleh pihak yang mengendalikan stok terbanyak, yaitu middleman alias bandar atau distributor," tegasnya.
Eliza mengakui bahwa pasar beras di Indonesia masih diwarnai oleh asimetri informasi. Ketiadaan basis data yang valid dan real-time dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memaksimalkan keuntungan, sementara konsumen dirugikan. "Yang perlu dijaga adalah daya beli masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga beras akan langsung menggerus daya beli mereka," tegasnya.
Sebagai penutup, Eliza menyatakan bahwa kenaikan harga beras premium tidak terlalu menjadi masalah karena segmentasinya adalah kalangan menengah ke atas. “Jadi, jika harga beras premium naik, tidak begitu jadi soal bagi mereka,” pungkasnya. Verdifjord
