Agroplus – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat penting bersama para pemangku kepentingan industri penggilingan dan perberasan di Jakarta, Selasa (22/4). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan usulan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Giling (GKG). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang telah berhasil menstabilkan harga gabah di tingkat petani. "Setelah harga gabah petani aman, kini kita fokus pada harga di tingkat penggilingan dan pedagang. Rantai pasok harus terjaga, dari hulu hingga hilir," tegas Arief.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Strategi ini, bersama peran Perum Bulog, terbukti efektif melindungi petani. Data Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan rata-rata harga GKP nasional pada 22 April mencapai Rp 6.549 per kg. Keberhasilan ini berdampak positif pada Nilai Tukar Petani (NTP), yang meningkat signifikan. Pada puncak panen Maret 2025, NTP mencapai 123,72, naik 6,93 poin dibandingkan April 2024 (116,79). NTP Tanaman Pangan (NTPP) juga mengalami peningkatan, dari 105,54 di April 2024 menjadi 108,95 di Maret 2025. Produksi beras pun meningkat, diperkirakan mencapai 5,57 juta ton di Maret 2025, lebih tinggi dari 5,38 juta ton di April 2024.
Arief menekankan pentingnya kualitas gabah yang diserap Bulog. "HPP GKP Rp 6.500 adalah harga minimal. Gabah yang dibeli harus gabah kering panen, bukan gabah kering pohon, gabah hijau, atau gabah rusak," ujarnya. Ia juga menjelaskan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras. "Saat panen raya, Bulog menyerap gabah maksimal untuk melindungi petani. Setelah panen raya, stok dilepas secara bertahap untuk mencegah kenaikan harga," tambah Arief.
Selain menjaga harga petani, Bapanas juga fokus pada daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (desil 1 dan 2), yang berjumlah sekitar 20 juta jiwa. Arief menyatakan, penetapan HPP GKG diharapkan dapat membantu penggilingan padi, khususnya yang memiliki dryer berkapasitas kecil, agar dapat bersaing sehat dan efisien.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, optimistis penetapan HPP GKG akan meningkatkan serapan Bulog. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menambahkan bahwa instrumen harga pemerintah harus merefleksikan kondisi pasar dan melindungi kesejahteraan petani. Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah, asosiasi petani, dan pelaku usaha perberasan. Hasil rapat akan dirangkum dan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden. Hal ini mengingat beras merupakan komoditas penting yang menjadi perhatian utama Presiden.
