Agroplus – Pemerintah bergerak cepat meredam gejolak harga beras di pasaran dengan menggulirkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat di tengah kenaikan harga beras yang semakin terasa.
Program SPHP beras ini akan didistribusikan secara bertahap ke berbagai wilayah di Indonesia, memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat. "Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai tersedia dan bisa dibeli masyarakat di pasar-pasar serta melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) mulai hari ini," tegas Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Penyaluran beras SPHP akan diperluas ke berbagai kanal, termasuk Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan yang dibina oleh pemerintah daerah. Pantauan awal menunjukkan bahwa beras SPHP sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, hingga Papua. Intervensi ini diharapkan mampu meredam gejolak harga beras dan memberikan akses beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Harga penjualan beras SPHP di tingkat mitra penyalur ditetapkan sebesar Rp 11.000 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Sementara untuk wilayah lain, harga berkisar antara Rp 11.300 hingga Rp 11.600 per kilogram. Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024, yaitu antara Rp 12.500 hingga Rp 13.500 per kilogram, tergantung wilayah.
Bapanas juga akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik tidak wajar dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras. Sinergi dengan TNI dan Polri diperkuat untuk memastikan penyaluran beras tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan. "Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outletnya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya. Badan Pangan Nasional siap mengawasi bersama Satgas Pangan Polri," ujar Arief.
Dalam Rapat Koordinasi SPHP Beras yang dilaksanakan secara daring, Bapanas telah menyamakan pemahaman dengan Perum Bulog dan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras ke masyarakat. "Mohon agar dapat segera dilakukan langkah percepatan, baik itu untuk beras SPHP maupun bantuan pangan beras. Untuk beras SPHP seyogyanya sudah mulai bergerak. Kita mulai serbu, kita SPHP-kan secepat mungkin," kata I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas.
Distribusi awal akan difokuskan ke pasar-pasar terdekat dan diperluas melalui berbagai kanal penyaluran yang sudah ditentukan. Kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan juga menjadi perhatian utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.
Selain SPHP, pemerintah juga akan meluncurkan program bantuan pangan beras pada 14 Juli mendatang. Dua instrumen intervensi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menstabilkan harga beras dan membantu masyarakat berpendapatan rendah.
Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan pentingnya menjaga penyaluran beras SPHP tetap dalam koridor yang ditetapkan, terutama soal kategori mitra penyalur. Monitoring yang komprehensif diperlukan untuk mencegah beras SPHP dijual ke pedagang lain di luar kategori yang ditentukan.
Sebagai dasar pelaksanaan, NFA telah menerbitkan dua surat penugasan kepada Bulog untuk pelaksanaan bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras. Penyaluran SPHP beras ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton. Program bantuan pangan beras tahun ini menjadi pelaksanaan perdana dan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui agroplus.co.id. Verdifjord
