Agroplus – Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin ekspor beras, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah belum berencana membuka keran ekspor, termasuk permintaan impor dari Malaysia. Pernyataan ini disampaikan Amran usai menghadiri Koordinasi Nasional Penyuluh di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Sabtu (26/4). Prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan beras dalam negeri tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Kita upayakan dulu memperkuat stok kita. Ekspor beras akan dilakukan sesuai arahan Pak Prabowo, tetapi kebutuhan dalam negeri harus diutamakan," tegas Amran. Ia menekankan bahwa ekspor baru akan dipertimbangkan setelah stok beras nasional benar-benar mencukupi, bahkan lebih dari cukup. Hal ini sebagai antisipasi terhadap potensi gagal panen akibat iklim yang tidak menentu, mencontohkan kondisi di Jepang, Malaysia, dan Filipina.
Amran melaporkan stok beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 3,18 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan peningkatan produksi beras nasional hingga 50-60 persen (sekitar 62 persen) pada Januari-April 2025. Kenaikan signifikan ini, menurut Amran, merupakan dampak positif dari Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja pertamanya. Perpres tersebut dinilai telah mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi, meningkatkan jumlah pupuk yang tersedia, dan menyederhanakan regulasi. Dengan demikian, peningkatan produksi beras menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan tersebut.
