agroplus.co.id – Bank Indonesia (BI) kini tengah berada dalam posisi yang sangat sulit dalam menentukan arah kebijakan moneter nasional. Di satu sisi, otoritas moneter dituntut untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang terus tertekan, namun di sisi lain, risiko inflasi domestik akibat gangguan pasokan pangan juga mengintai dengan serius.
Kondisi ini menciptakan ruang gerak yang semakin sempit bagi BI untuk menjalankan mandatnya. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memberikan catatan kritis mengenai situasi ini. Menurut analisis mereka, menaikkan suku bunga mungkin tidak akan menjadi obat mujarab untuk mengatasi inflasi yang dipicu oleh gangguan pasokan, seperti fenomena El Nino yang mengancam produksi pertanian.

Tekanan Eksternal dan Pelemahan Rupiah
Salah satu faktor utama yang memicu dilema ini adalah derasnya arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia. Data menunjukkan bahwa sepanjang periode 15 Oktober hingga 10 November 2026, Indonesia mengalami arus keluar modal bersih sebesar US$740 juta. Sebagian besar tekanan ini berasal dari pasar saham dengan nilai net outflow mencapai US$700 juta.
Kondisi pasar obligasi pun tidak kalah menantang. Imbal hasil (yield) surat utang pemerintah tenor 10 tahun mengalami kenaikan signifikan, dari 7,24% menjadi 7,69% dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Dampaknya, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup dalam. Dalam satu bulan terakhir, rupiah melemah sekitar 1,72%, bergerak dari kisaran Rp17.930 ke level Rp18.241 per dolar AS. Jika dihitung secara tahunan (year-to-date), rupiah telah merosot sebesar 9,35%, menjadikannya salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di antara negara-negara berkembang.
Ketidakpastian global semakin diperparah oleh ekspektasi pasar terhadap kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember mendatang diprediksi mencapai 88,5%, sebuah sinyal yang memaksa BI untuk bertindak cepat guna menjaga daya tarik aset keuangan domestik.
Ancaman El Nino dan Inflasi Pangan
Selain faktor global, masalah domestik berupa ancaman El Nino menjadi variabel yang sulit dikendalikan melalui instrumen suku bunga. Fenomena iklim ini berpotensi merusak hasil panen komoditas hortikultura dan mengganggu jalur distribusi logistik akibat kekeringan.
Meskipun inflasi umum Indonesia tercatat melandai di angka 3,23% pada Oktober 2026, inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru melonjak menjadi 4,82%. Kenaikan ini dipicu oleh melambungnya harga beras, ikan segar, dan cabai rawit akibat penurunan produksi di berbagai sentra pangan.
Langkah Pre-emptive Bank Indonesia
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa keputusan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada November 2026 adalah langkah pre-emptive. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kebijakan hawkish dari The Fed serta menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali.
"Kita menaikkan suku bunga untuk mengantisipasi, karena The Fed juga kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga pada Desember," ujar Destry.
Meski menaikkan suku bunga, BI memastikan tetap memperhatikan likuiditas perbankan dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan pelengkap, seperti insentif hedging dan instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Upaya ini diharapkan dapat mendorong aliran modal asing masuk kembali ke pasar domestik.
Senada dengan BI, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah tersebut sudah sepatutnya diambil. Menurutnya, kenaikan suku bunga adalah sinyal nyata bahwa pemerintah dan bank sentral serius dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang tidak menentu.
