agroplus.co.id – Dunia keuangan digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia kini menghadapi tantangan serius yang tidak bisa dianggap remeh. Meski teknologi pembayaran non-tunai terus didorong untuk mempercepat inklusi keuangan, sebuah ancaman nyata muncul dari sisi psikologis masyarakat, yakni hilangnya rasa percaya akibat risiko keamanan.
Bank Indonesia (BI) baru-baru ini merilis temuan penting yang mengindikasikan adanya potensi kembalinya masyarakat ke penggunaan uang tunai secara masif. Fenomena ini bukan disebabkan oleh kurangnya kecanggihan teknologi, melainkan karena persepsi risiko yang tinggi terhadap sistem pembayaran digital. Jika rasa aman masyarakat terganggu, tren digitalisasi yang selama ini dibangun bisa saja mengalami kemunduran.

Berdasarkan riset mendalam yang melibatkan 1.133 pelaku usaha kecil di tanah air, ditemukan bahwa persepsi risiko memiliki korelasi kuat terhadap minat transaksi digital. Hasil penelitian ini bahkan telah diakui secara ilmiah melalui Journal of Financial Services Marketing. Temuan ini menjadi alarm bagi para penyedia layanan keuangan bahwa keamanan adalah fondasi utama, bukan sekadar fitur tambahan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, memberikan peringatan keras mengenai hal ini. Menurutnya, upaya untuk mempertahankan pengguna sistem digital tidak bisa hanya mengandalkan strategi pemasaran konvensional seperti pemberian hadiah atau potongan harga. Ketika kepercayaan publik terhadap keamanan sistem sudah luntur, insentif ekonomi apa pun tidak akan lagi mampu menarik minat mereka.
"Tidak mampu lagi reward-reward atau cashback, hadiah-hadiah tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang, mereka akan berkata tidak, balik lagi saja ke uang tunai, tidak pakai digital-digitalan lagi," tegas Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pola serupa juga ditemukan di berbagai negara berkembang lainnya, di mana kasus penipuan digital menjadi penghambat utama dalam akselerasi layanan keuangan modern. Pengalaman buruk, seperti kegagalan transaksi atau pencurian data, dapat menciptakan trauma kolektif yang membuat masyarakat merasa lebih aman memegang uang fisik di tangan mereka.
Meskipun demikian, BI tetap optimis dalam menjaga stabilitas ekosistem digital. Filianingsih mengungkapkan bahwa secara statistik, tingkat serangan siber masih berada pada angka yang sangat rendah, yakni hanya sekitar 0,001% dari total volume pembayaran digital sepanjang tahun 2026. Namun, ia menekankan bahwa angka kecil tersebut tetaplah "kerikil" yang harus dikelola dengan sangat hati-hati.
"Kami yakin ini adalah kerikil kecil, tetapi harus dijaga karena ia bisa memengaruhi kepercayaan. Meskipun hanya 0,001%, dampaknya terhadap psikologi konsumen sangat besar. Jadi, ini harus ditangani dengan sangat baik," tambahnya.
Ke depannya, tantangan bagi regulator dan penyedia jasa keuangan bukan lagi sekadar memperluas akses digital ke pelosok daerah, melainkan bagaimana memastikan perlindungan konsumen berjalan seiring dengan perluasan tersebut. Tanpa sistem perlindungan yang efektif, inklusi digital justru berisiko meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kejahatan siber.
