Agroplus – Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia! Pemerintah akan segera menggulirkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh pelosok negeri. Bantuan ini, yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjadi angin segar di tengah upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa penyaluran bantuan beras ini akan diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, terutama di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain bantuan beras, pemerintah juga akan kembali mengaktifkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras secara selektif, yang rencananya dimulai pada akhir Juni 2025. Program ini bertujuan untuk menjaga harga beras tetap stabil di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga, tanpa mengganggu kesejahteraan petani yang sedang memasuki masa panen.
Bapanas telah menerima banyak pengajuan penyaluran SPHP beras dari berbagai daerah. Arief menargetkan program intervensi beras ini dapat dimulai pada akhir Juni tahun ini. "Saat ini, kami menargetkan akhir Juni sudah bisa dimulai di beberapa daerah yang harga berasnya naik. Bapanas telah menerima surat pengajuan dari 8 provinsi dan 17 kabupaten/kota yang meminta untuk dilakukan SPHP beras," ujarnya.
Mayoritas daerah yang mengajukan permintaan SPHP beras berada di Zona 2 dan 3, meliputi provinsi Papua, Sulawesi Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung. Sementara itu, 17 kabupaten/kota yang mengajukan permintaan adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Biak Numfor, Kota Baubau, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Konawe, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Lahat, Kabupaten Tolitoli, Kota Subulussalam, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Manokwari, Kota Parepare, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kutai Barat.
"Alokasi SPHP sebenarnya berjalan sepanjang tahun, tetapi tahun ini kami fokus pada penyerapan produksi dalam negeri. SPHP tahun ini akan dilakukan secara selektif, sambil terus kami evaluasi. Yang jelas, SPHP ini sangat dibutuhkan masyarakat," jelas Arief.
Sebagai informasi, penyaluran SPHP beras pada tahun 2025 telah dilaksanakan dalam dua tahap, dimulai pada Januari, Februari, hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, dengan total penyaluran mencapai 181,1 ribu ton. Program ini terbukti efektif menekan inflasi beras selama HBKN, dengan inflasi beras pada Februari dan Maret 2025 masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,55 persen, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Saat ini, pemerintah sedang berupaya agar harga gabah kering panen di tingkat petani minimal dapat mencapai Rp 6.500 per kilogram. Bapak Presiden memberikan perintah untuk menjaga kesejahteraan petani. Stok CBP kita di Bulog sangat kuat, saat ini sekitar 4,1 hingga 4,2 juta ton, dengan serapan dalam negeri mencapai 2,5 juta ton," pungkas Arief.
Penyaluran SPHP beras dibagi ke dalam tiga zonasi dengan harga yang berbeda. Di Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), harga penjualan di gudang ditetapkan Rp 11.000 per kg dan harga di tingkat konsumen Rp 12.500 per kg. Di Zona 2 (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan), harga di gudang Rp 11.300 per kg dan harga di tingkat konsumen Rp 13.100 per kg. Terakhir, di Zona 3 (Maluku dan Papua), harga di gudang Rp 11.600 per kg dan harga di tingkat konsumen Rp 13.500 per kg.
