Agroplus – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berang setelah mengetahui adanya dugaan impor ilegal beras sebanyak 250 ton yang masuk melalui Sabang, Aceh. Ia menegaskan akan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik yang merugikan petani lokal ini.
Amran menyatakan bahwa tindakan impor beras ilegal ini jelas bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras karena stok dalam negeri yang melimpah. "Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak," tegas Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11). Ia menambahkan bahwa seluruh elemen bangsa, terutama aparat, wajib mematuhi perintah pimpinan tertinggi negara.
Mentan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghalau segala bentuk upaya impor beras, terutama yang dilakukan secara ilegal. "Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, Kabareskrim, Pak Pangdam langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar," ujarnya dengan nada geram.
Amran menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki alasan untuk melakukan impor beras saat ini. Proyeksi produksi beras tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan larangan impor beras juga terbukti mampu menekan harga beras di pasar global. "Memang murah karena Indonesia tidak impor beras," jelasnya.
Pemerintah bergerak cepat setelah menerima informasi awal mengenai masuknya beras ilegal ini. Koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Perdagangan yang memastikan tidak ada izin impor yang dikeluarkan. Amran mengapresiasi respon cepat tim yang berhasil menyegel gudang PT Multazam Sabang Group (MSG), perusahaan yang diduga terlibat dalam impor ilegal ini.
Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa praktik impor ilegal ini diduga telah direncanakan secara matang. "Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," ungkapnya.
Mentan menegaskan bahwa kasus ini akan diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. "Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," pungkas Amran. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan kebijakan pangan nasional dan merugikan petani Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini dapat diakses melalui agroplus.co.id.
