Artikel Berita:
Agroplus – Pemerintah secara resmi memulai penyaluran bantuan beras sebanyak 20 kilogram kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, Senin (14/7/2025). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menstabilkan harga beras dan meringankan beban ekonomi masyarakat yang rentan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa program bantuan pangan beras ini menjadi prioritas utama Bapanas bersama Perum Bulog dalam satu bulan ke depan. "Pemerintah berupaya mempercepat program baik ini karena kita berbicara tentang saudara-saudara kita yang paling membutuhkan," ujar Arief di Jakarta.
Data dari Bapanas menunjukkan bahwa pada hari pertama penyaluran, bantuan beras telah diterima oleh 1.267 KPM atau sekitar 25,3 ton. Distribusi awal mencakup wilayah Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Barito Selatan), Maluku (Kepulauan Tanimbar, Ambon, dan Tual), Maluku Utara (Ternate), Jawa Tengah (Karanganyar), dan Sumatera Selatan (Palembang).
"Sesuai arahan, bantuan pangan beras kembali disalurkan di 2025 kepada total 18,27 juta keluarga di seluruh Indonesia. Kami terus berupaya agar penerima bantuan semakin tepat sasaran," lanjut Arief.
Bapanas menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan, dengan fokus pada desil 1 hingga 7. Program ini diharapkan dapat menekan laju inflasi beras sekaligus memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Perum Bulog telah menerima penugasan untuk melaksanakan bantuan pangan beras periode Juni dan Juli 2025, dengan target 18.277.083 KPM, masing-masing menerima 10 kg per bulan. Penyaluran diupayakan dilakukan sekaligus (one-shot) untuk mempercepat dampak positif.
Pengalaman tahun 2023 dan 2024 menunjukkan efektivitas program bantuan pangan beras dalam mengendalikan inflasi. Pada September 2023, inflasi beras sempat melonjak hingga 5,61 persen, namun berhasil ditekan menjadi 0,48 persen pada Desember 2023 setelah adanya bantuan pangan. Tren serupa terjadi di tahun 2024, di mana inflasi beras yang mencapai 5,32 persen pada Februari berhasil dikendalikan menjadi 0,1 persen pada Desember setelah program bantuan pangan dilanjutkan.
Meskipun inflasi beras sempat meningkat menjadi 1 persen pada Juni 2025, setelah sebelumnya hanya 0,36 persen pada Januari, pemerintah optimis bahwa penyaluran bantuan pangan beras di bulan Juli ini akan menjadi instrumen efektif untuk mengendalikan inflasi, sejalan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
