Artikel Berita:
Agroplus – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan usulan anggaran fantastis sebesar Rp 16,10 triliun untuk tahun 2026. Langkah ini diambil demi memperkuat ketahanan pangan nasional, memastikan program bantuan pangan berjalan lancar, dan menstabilkan harga pangan secara lebih terencana. Usulan ini mencakup tambahan anggaran sebesar Rp 16,02 triliun, melengkapi pagu indikatif yang sudah ditetapkan sebesar Rp 79,42 miliar.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya perencanaan anggaran sejak awal tahun. Menurutnya, selama ini pengajuan anggaran untuk program-program strategis seperti bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seringkali bersifat reaktif, diajukan setelah masalah muncul di lapangan. Hal ini menyebabkan proses eksekusi menjadi lebih lambat dan kurang efektif.
"Selama ini, pengajuan bantuan pangan dan SPHP selalu berdasarkan kondisi di lapangan, dan itu butuh waktu. Idealnya, program seperti ini sudah dianggarkan dari awal," jelas Arief usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (10/7). Ia mencontohkan pentingnya memiliki stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang siap dikeluarkan kapan saja dibutuhkan.
Arief mengungkapkan bahwa untuk menstabilkan harga, dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun. Sementara untuk program bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton. Dengan perencanaan anggaran yang matang, intervensi pasar bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
"Jika harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran," tegas Arief. Ia menambahkan bahwa usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Perekonomian, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pembuat kebijakan.
Mengenai mekanisme SPHP, Arief menegaskan bahwa stok CBP yang dikelola Bulog harus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas harga. Per 10 Juli 2025, stok beras Bulog mencapai 4,2 juta ton, jumlah yang dianggap sangat memadai untuk melakukan intervensi pasar.
"SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap," ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyambut baik usulan anggaran Bapanas. Ia menilai bahwa anggaran ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.
"Besar harapan kami agar anggaran ini benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional," pungkas Titiek Soeharto.
