Artikel Berita:
Agroplus – Kenaikan harga beras yang terjadi secara nasional di tengah melimpahnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi perhatian serius berbagai pihak. Prima Gandhi, seorang akademisi dari IPB University, menyebut fenomena ini sebagai sebuah anomali yang tidak wajar dan berpotensi melibatkan tindak pidana dalam proses distribusinya.
Gandhi menyoroti pergerakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial, namun justru mengalir ke pasar induk seperti Cipinang. Ia menduga adanya penyalahgunaan distribusi yang menyebabkan harga beras tetap tinggi di pasaran. "Jika terbukti, ini adalah pelanggaran yang harus ditindak tegas. Masyarakat tidak seharusnya membeli beras dengan harga tinggi saat stok nasional melimpah," tegasnya.
Menanggapi hal ini, Satgas Pangan Mabes Polri menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kejanggalan dalam distribusi beras SPHP, termasuk di Pasar Induk Cipinang. Ketua Satgas Pangan, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menelusuri anomali harga di tengah kondisi produksi beras nasional yang sedang tinggi.
"Kami siap menindak setiap laporan masyarakat yang mengarah pada dugaan penyimpangan distribusi beras. Tidak akan ada keraguan untuk bertindak jika ditemukan bukti pelanggaran di lapangan," ujar Helfi.
Gandhi mendesak Satgas Pangan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi beras SPHP dan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Ia juga berharap pemerintah dapat memetakan dan memperbarui data aktor yang terlibat dalam saluran tata niaga beras di pasar Indonesia, sehingga penyebab anomali harga dapat segera diketahui.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyoroti kenaikan harga beras saat panen raya sebagai sesuatu yang janggal dan berpotensi sabotase terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. "Di tengah panen raya, harga beras justru naik, stok Cipinang turun. Ini bukan hanya aneh, tapi juga berpotensi sabotase terhadap pemerintah. Kita tidak boleh tinggal diam," tegas Amran.
Satgas Pangan diharapkan dapat segera mengungkap penyebab anomali harga beras ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyimpangan distribusi, sehingga stabilitas harga beras dapat terjaga dan petani serta konsumen tidak dirugikan.
