agroplus.co.id – Industri properti tanah air tengah menghadapi badai tantangan yang tidak terduga. Jika selama ini para pengembang perumahan mengeluhkan rendahnya daya beli masyarakat, kini muncul persoalan baru yang jauh lebih pelik: tingginya angka penolakan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh pihak perbankan. Fenomena ini menciptakan efek domino yang merugikan baik konsumen maupun pelaku usaha.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tingkat penolakan kredit oleh bank saat ini berada pada angka yang sangat mengkhawatirkan. CEO SiapKPR, Marine Novita, mengungkapkan bahwa dalam diskusi bersama para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI), angka penolakan KPR bisa mencapai rentang 50 persen hingga 80 persen. Hal ini menunjukkan adanya hambatan besar dalam proses konversi calon pembeli menjadi pemilik rumah.

Menariknya, proses "penyaringan" calon debitur kini tidak lagi menunggu berkas masuk ke meja bank. Banyak calon pembeli yang sudah dinyatakan tidak layak sebelum mereka sempat mengajukan dokumen secara resmi. Hal ini terjadi saat konsumen datang ke marketing gallery perumahan. Tim pemasaran biasanya melakukan pengecekan awal terhadap profil calon pembeli, dan banyak dari mereka yang langsung teridentifikasi memiliki catatan keuangan yang buruk.
Penyebab utama dari fenomena ini adalah buruknya riwayat kredit atau catatan tunggakan pada berbagai fasilitas pinjaman sebelumnya. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki masalah pada skor kredit mereka. Marine menjelaskan bahwa sering kali konsumen terkejut saat diberitahu bahwa mereka masuk dalam kategori Kolektibilitas 5 (KOL 5) dalam sistem SLIK OJK atau yang populer dikenal dengan istilah BI Checking.
KOL 5 merupakan status kredit terburuk yang menandakan adanya kredit macet. Ironisnya, banyak calon debitur yang bahkan sudah lupa bahwa mereka memiliki tunggakan utang di tempat lain. Ketidaktahuan ini menjadi batu sandungan besar saat mereka mencoba mengambil komitmen finansial jangka panjang seperti KPR.
Kondisi ini menciptakan situasi yang sulit bagi seluruh ekosistem perumahan. Di satu sisi, konsumen kehilangan kesempatan emas untuk memiliki hunian impian. Di sisi lain, pengembang properti mengalami kesulitan dalam mencapai target penjualan, yang pada akhirnya menghambat upaya pemerintah dalam mengurangi angka backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.
Selain dari sisi kelayakan konsumen, perbankan pun turut merasakan dampaknya. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, tingkat persetujuan KPR secara umum mengalami penurunan. Bank cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit guna meminimalisir risiko kredit macet di masa depan. Akibatnya, industri properti kini berada dalam tekanan ganda, baik dari sisi permintaan pasar maupun ketatnya regulasi pembiayaan.
