agroplus.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal di penghujung tahun 2026. Guna menambal celah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprediksi membengkak, otoritas keuangan berencana melakukan serangkaian lelang surat utang serta penarikan pinjaman dalam skala besar pada kuartal keempat tahun tersebut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Berdasarkan proyeksi terbaru, defisit APBN 2026 diperkirakan akan mencapai angka Rp 734,3 triliun atau setara dengan 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan target awal yang sebelumnya dipatok pada level Rp 689,1 triliun.
"Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan pada kuartal keempat 2026, kami masih akan melakukan beberapa kali penerbitan instrumen utang," ujar Suminto dalam konferensi pers di Jakarta.
Dalam rencana kerja tersebut, pemerintah telah menjadwalkan sebanyak 12 kali lelang surat utang. Rinciannya mencakup enam kali lelang Surat Berharga Negara (SBN) reguler yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa, serta enam kali lelang Sukuk atau SBN Syariah. Selain instrumen pasar perdana tersebut, pemerintah juga bersiap merilis SBN ritel melalui seri SBR015 dan ST017 untuk menyasar investor domestik.
Tak hanya mengandalkan surat utang, pemerintah juga membuka pintu untuk penarikan pinjaman dari lembaga bilateral maupun multilateral. Potensi dana yang siap ditarik pada akhir tahun 2026 tersebut diperkirakan mencapai angka US$ 1,8 miliar.
Terkait rencana penerbitan SBN dalam denominasi mata uang asing atau global bond, pemerintah menyatakan sikap yang fleksibel. Suminto menekankan bahwa keputusan untuk menerbitkan obligasi valas akan sangat bergantung pada dinamika pasar keuangan global yang saat ini sedang mengalami fluktuasi tinggi. Pemerintah akan tetap bersikap terbuka (open minded) dalam melihat peluang di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.
Hingga periode September 2026, realisasi utang neto pemerintah tercatat sebesar Rp 494,3 triliun, atau sekitar 59,4% dari total target tahunan. Capaian ini terdiri dari SBN neto senilai Rp 497,5 triliun, sementara untuk pinjaman neto tercatat berada di angka negatif Rp 3,2 triliun.
Kinerja lelang SBN sejauh ini menunjukkan tren yang positif dengan tingkat permintaan yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari bid to cover ratio untuk Surat Utang Negara (SUN) yang mencapai 1,87 kali dan SBN Syariah (SBSN) sebesar 2,52 kali. Partisipasi investor asing juga memberikan kontribusi signifikan terhadap aliran modal masuk (capital inflow) ke pasar SBN, yang tercatat mencapai Rp 36,7 triliun hingga awal Oktober 2026.
Selain investor asing, dukungan dari institusi domestik seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun juga menjadi tulang punggung stabilitas pasar. Hingga September, sektor asuransi dan dana pensiun telah melakukan pembelian SBN neto sebesar Rp 137,4 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 10,6% dibandingkan periode sebelumnya. Kekuatan fundamental ini diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan pasar terhadap instrumen utang negara di tengah tantangan ekonomi global.
