agroplus.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan langkah besar untuk merombak wajah industri keuangan di Indonesia. Melalui sebuah agenda reformasi struktural yang ambisius bertajuk "Raising the Bars" untuk periode 2025–2028, regulator berupaya membangun ekosistem yang jauh lebih sehat, tangguh, dan yang paling utama, mampu mengembalikan kepercayaan penuh dari masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, memaparkan rencana strategis ini dalam sebuah diskusi bersama awak media di Bali pada Selasa (17/11/2026). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan akan industri keuangan yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Dalam pemaparannya, Ogi menjelaskan bahwa terdapat lima pilar utama yang menjadi fokus reformasi ini. Pertama, penguatan struktur permodalan dan ketahanan finansial perusahaan. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan ekuitas minimum secara bertahap serta penerapan sistem New Risk-Based Capital (New RBC). Selain itu, OJK mewajibkan adanya konsolidasi industri dan proses spin-off atau pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) bagi perusahaan asuransi yang harus rampung paling lambat pada akhir Desember 2026.
Pilar kedua menitikberatkan pada perbaikan tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan manajemen risiko. OJK ingin memastikan setiap pelaku usaha menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi melalui pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat.
Selanjutnya, pilar ketiga dan keempat berfokus langsung pada nasabah. OJK berkomitmen memperkuat perlindungan bagi pemegang polis dan konsumen melalui keterbukaan informasi produk. Mekanisme penyelesaian sengketa juga akan diperkuat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Upaya ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik dengan memperbaiki perilaku pelaku usaha di pasar (market conduct) serta meningkatkan kualitas layanan pengaduan.
Pilar terakhir adalah penyelarasan dengan standar global. Indonesia akan mengadopsi praktik terbaik internasional, termasuk penerapan standar akuntansi IFRS 17 atau PSAK 117, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional seperti International Association of Insurance Supervisors (IAIS) dan aksesi ke OECD.
Implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2025, fokus utama adalah persiapan infrastruktur regulasi baru. Memasuki tahun 2026, perusahaan asuransi ditargetkan telah memenuhi ekuitas minimum tahap pertama sebesar Rp250 miliar, sementara perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar.
Puncaknya, pada rentang tahun 2027 hingga 2028, OJK menargetkan penguatan modal yang lebih masif, di mana perusahaan asuransi diharapkan memiliki ekuitas hingga Rp1 triliun. Selain itu, Program Penjaminan Polis (PPP) ditargetkan sudah beroperasi secara penuh pada Januari 2028. Melalui rangkaian transformasi ini, OJK optimis industri PPDP nasional akan menjadi sektor yang kompetitif dan mampu menjadi pilar stabilitas ekonomi nasional.
