agroplus.co.id – Rencana besar pemerintah untuk melakukan konsolidasi atau penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi mulai menemui titik terang. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah memetakan langkah strategis dalam proses streamlining atau perampingan perusahaan pelat merah tersebut. Langkah ini diambil guna menciptakan struktur perusahaan yang lebih efisien dan kompetitif di masa depan.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa proses merger tidak akan dilakukan secara serentak kepada seluruh perusahaan konstruksi milik negara. Sebagai strategi awal, pemerintah akan memprioritaskan penggabungan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi fundamental yang lebih stabil dan proses integrasi yang dinilai lebih sederhana.
Dony mengungkapkan bahwa sejumlah nama besar seperti PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) akan menjadi kelompok pertama yang masuk dalam skema konsolidasi ini. Tidak hanya dua raksasa tersebut, perusahaan konstruksi lainnya seperti PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya (Persero) juga masuk dalam daftar prioritas awal untuk segera digabungkan.
"Merger antara PTPP, Adhi Karya, serta Brantas dan Nindya Karya akan menjadi fokus utama kami. Kami memilih memulai dari kelompok ini karena proses konsolidasinya dinilai paling memungkinkan untuk segera diselesaikan," ujar Dony saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (2/10/2026). Menurutnya, penyelesaian merger pada kelompok pertama ini akan menjadi fondasi sebelum pemerintah melangkah ke tahap restrukturisasi yang lebih kompleks.
Namun, tidak semua BUMN karya berada dalam posisi yang sama. Dony memberikan catatan khusus terhadap PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WKST). Kedua perusahaan ini diprediksi akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dalam proses integrasi nantinya. Hal ini dikarenakan WIKA dan Waskita memerlukan penanganan khusus yang mendalam sebelum bisa digabungkan ke dalam entitas baru.
Persoalan utama yang menyelimuti WIKA dan Waskita terletak pada kondisi kesehatan keuangan, pengelolaan aset, serta beban kewajiban atau utang yang masih cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa terburu-buru melakukan merger tanpa melakukan perbaikan internal terlebih dahulu.
"Fokus kami selanjutnya adalah WIKA dan Waskita. Mereka membutuhkan upaya ekstra, terutama dalam hal restrukturisasi perusahaan, optimalisasi investasi aset, hingga upaya menurunkan beban utang mereka. Setelah kondisi mereka membaik, barulah proses restrukturisasi lanjutan dilakukan," tambah Dony.
Di sisi lain, Dony memberikan apresiasi terhadap kondisi PT Hutama Karya yang dinilai masih dalam kondisi sehat secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa peta kekuatan BUMN karya saat ini cukup beragam, sehingga strategi penggabungan harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar tidak mengganggu stabilitas industri konstruksi nasional. Melalui langkah ini, pemerintah berharap sektor konstruksi pelat merah dapat tumbuh lebih kuat dan mampu bersaing di level global.
