agroplus.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menggodok kebijakan strategis terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya untuk jenis Pertalite (RON 90). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa subsidi energi yang diberikan negara benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa skema pengaturan distribusi BBM bersubsidi ini masih dalam tahap persiapan matang. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem agar subsidi tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu.
"Ini masih dalam proses persiapan. Kami terus berupaya agar penyaluran subsidi, baik itu BBM, listrik, maupun gas, bisa benar-benar tepat sasaran," ujar Juda saat memberikan keterangan kepada media di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Urgensi kebijakan ini didorong oleh kondisi pasar minyak mentah global yang fluktuatif. Kenaikan harga minyak mentah dunia memberikan tekanan hebat pada fiskal negara. Juda menjelaskan bahwa setiap kenaikan US$1 pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) dapat berdampak pada pembengkakan defisit APBN hingga Rp6,8 triliun.
Data menunjukkan bahwa beban subsidi dan kompensasi energi melonjak tajam. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi subsidi dan kompensasi pemerintah telah menembus angka Rp331,4 triliun. Angka ini mencerminkan kenaikan signifikan sebesar 52,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana menerapkan pembatasan pembelian Pertalite secara bertahap. Fokus awal akan diarahkan pada kelompok masyarakat kelas atas, yakni kelompok desil 10. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban negara tanpa mengganggu daya beli masyarakat ekonomi lemah.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga memberikan imbauan keras kepada masyarakat yang mampu secara ekonomi. Ia meminta agar pemilik kendaraan mewah tidak mengambil jatah subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
"Bagi saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, mari kita gunakan perasaan. Jangan sampai kita mengambil hak subsidi milik saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan," tegas Bahlil.
Di sisi lain, data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan tren peningkatan konsumsi Pertalite. Hingga akhir Juni 2026, penyaluran Pertalite telah mencapai 13,96 juta kiloliter atau sekitar 47,68 persen dari total kuota APBN yang ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter.
Lonjakan konsumsi BBM subsidi ini diduga kuat dipicu oleh fenomena perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi, seperti Pertamax, ke BBM bersubsidi akibat penyesuaian harga. Jika tidak segera dikendalikan melalui pembatasan yang ketat, tren ini dikhawatirkan akan terus menggerus stabilitas APBN di masa mendatang.
